Cegah Kerumunan, Warga Diimbau Pantau Pendaftaran Calon Pilkada dari Rumah

Kompas.com - 03/09/2020, 18:46 WIB
Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) atau Coklit mengikuti tes cepat COVID-19 (rapid test) di Kantor KPU Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (12/7/2020). KPU Kota Blitar menggelar tes cepat terhadap 259 petugas PPDP Pemilu Serentak 2020 sebelum diterjunkan ke masyarakat dalam melakukan pencocokan data pemilih, guna memastikan kesehatan, serta mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc. ANTARA FOTO/IRFAN ANSHORIPetugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) atau Coklit mengikuti tes cepat COVID-19 (rapid test) di Kantor KPU Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (12/7/2020). KPU Kota Blitar menggelar tes cepat terhadap 259 petugas PPDP Pemilu Serentak 2020 sebelum diterjunkan ke masyarakat dalam melakukan pencocokan data pemilih, guna memastikan kesehatan, serta mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang masyarakat hadir secara langsung dalam pendaftaran calon kepala daerah, pada 4 hingga 6 September mendatang. 

Meski demikian, masyarakat tetap dapat memantau proses pendaftaran bakal paslon melalui siaran langsung dari KPU daerah. Masyarakat bisa melakukan pemantauan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

"Meskipun nanti terbatas yang hadir namun itu juga kan bisa dilakukan semacam live streaming atau dengan bantuan teknologi informasi sehingga masyarakat juga bisa mengakses dan menyaksikan melalui kediamannya masing-masing," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Kompas.com, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: KPU Minta Tak Ada Iring-iringan, Pendaftaran Calon Hanya Dihadiri yang Berkepentingan

Raka mengatakan, KPU berupaya menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi tentang tahapan Pilkada.

Oleh karenanya, pada Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam diatur, "KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing."

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain melalui siaran langsung, masyarakat juga dapat melakukan pemantauan melalui media massa.

"Ini tentu penting karena masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tentang tahapan demi tahapan dalam Pilkada ini," ujar Raka.

Baca juga: KPU Ingatkan Pendaftaran Pilkada Patuhi Protokol Kesehatan Ketat, Begini Aturannya

"Jadi ada pembatasan di tingkat kehadiran secara fisik, tapi harus juga diimbangi dengan upaya-upaya bagaimana kemudian publikasi dan informasi tahapan ini juga dilakukan," tutur dia.

Pembatasan massa dilakukan KPU untuk mencegah terjadinya kerumunan. Hal ini dinilai penting lantaran Pilkada digelar dalam situasi pandemi virus corona.

Pasal 49 Ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 telah mengatur pihak-pihak yang diperbolehkan hadir dalam pendaftaran calon.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.