Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Capai Rekor 3 Hari Berturut-turut, Jokowi Diminta Tarik Tuas Rem

Kompas.com - 31/08/2020, 15:14 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta Presiden Joko Widodo untuk kembali memperketat pembatasan aktivitas di sejumlah sektor.

Tri menilai, ini saat yang tepat untuk menarik tuas rem karena kasus harian Covid-19 yang mencapai rekor tertinggi dalam tiga hari berturut-turut.

"Rem harus dikencangkan lagi, diperketat lagi. Harusnya tidak ada pelonggaran sosial," kata Tri saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/8/2020).

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi kerap kali menyampaikan pentingnya keseimbangan tuas gas dan rem dari sisi kesehatan dan ekonomi.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta dan Darurat Kapasitas RS, Haruskah Tarik Rem Darurat?

Tri menilai, saat ini sudah terlihat tuas gas yang ditekan pemerintah untuk menggenjot sektor ekonomi telah membuat kasus Covid-19 meningkat.

Hal itu ditunjukkan oleh kasus Covid-19 yang meningkat dan mencapai rekor tertinggi dalam tiga hari beruntun, yakni pada Kamis, Jumat, dan Sabtu pekan lalu.

Pada Kamis (27/8/2020), menjadi penambahan jumlah kasus Covid-19 tertinggi dengan 2.719 orang.

Keesokan harinya, yakni pada Jumat, rekor kembali pecah dengan 3.003 orang. Selanjutnya pada Sabtu, angkanya kembali naik menjadi 3.308 orang.

Tri menilai, rekor penambahan kasus tertinggi dalam tiga hari beruntun ini ditandakan pemerintah belum serius dalam menangani pandemi.

"Pemerintahnya enggak serius. Pemerintah daerah maupun pusat," kata dia.

Baca juga: 100 Dokter Gugur akibat Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Diri

Jika pun pemerintah merasa berat dari sisi ekonomi jika pembatasan sosial kembali diperketat, Tri menyarankan agar sosialisasi protokol kesehatan bisa dilakukan dengan lebih masif.

Tri menilai, sosialisasi dan edukasi untuk menerapkan protokol kesehatan belum dijalankan dengan baik.

Begitu juga sanksi yang diterapkan untuk para pelanggar protokol belum berjalan dengan tegas sehingga masyarakat cenderung tidak patuh.

"Harusnya ada edukasi besar-besaran dan punishment lebih berat lagi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com