Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahli Epidemiologi: Jangan Euforia Seolah Vaksin Covid-19 Sudah Ada

Kompas.com - 29/08/2020, 12:46 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas North Carolina, Amerika Serikat, Juhaeri Muchtar mengatakan, masyarakat dan pemerintah berharap vaksin Covid-19 bisa diproduksi akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021.

Namun, ia mengingatkan, agar masyarakat dan pemerintah tak terlalu euforia seolah vaksin Covid-19 di Indonesia sudah mulai diproduksi. Euforia itu berdampak pada pengabaian protokol kesehatan.

"Cuma jangan jadi euforia seolah-olah vaksin sudah ada di sini sehingga penduduk menjadi longgar, oh vaksin sudah di depan mata yuk kita belanja lagi, saya pikir peran pemerintah jangan sampai itu jadi euforia," kata Juhaeri dalam diskusi secara daring bertajuk 'Jakarta dan Dunia Memerah Lagi' pada Sabtu (29/8/2020).

Baca juga: Vaksin Covid-19 dari Seluruh Dunia Akan Diterima WHO Pekan Depan

Juhaeri mengatakan, dari segi ilmiah proses pembuatan vaksin memakan waktu berbulan-bulan.

Menurut Juhaeri, meski vaksin siap diproduksi, prosesnya tidak mudah.

"Setelah pengujian terakhir yang ke-3 prosesnya akan berbulan-bulan sampai kita siap, kalau kita sudah siap itu enggak gampang diproduksi alat suntik ya enggak gampang diproduksi, jadi hal-hal itu perlu dipertimbangkan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Tim riset vaksin Covid-19 akan mempercepat proses pemeriksaan para relawan dengan menambah frekuensi pengetesan. Targetnya, agar vaksin itu bisa mulai diproduksi oleh Biofarma pada akhir tahun nanti.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil Usai Disuntik Vaksin Covid-19

Hal itu diungkapkan Ketua Tim Riset Vaksin dari Fakultas Kedokteran Unpad Kusnandi Rusmil di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Selasa (26/8/2020) kemarin.

Menurut Kusnadi, saat ini tim riset akan menambah pemeriksaan relawan hingga dua kali lipat.

"Jadi umpamanya dalam satu tempat penelitian itu dimulai pukul 11.00 WIB, nah nanti kita minta dua kali dari jam 11 sampai jam 15.00 WIB misalnya. Jadi surveinya dua kali lipat lebih cepat," ujar Kusnandi.

Dengan menambah jumlah pemeriksaan, kata dia, pada bulan Oktober mendatang laporan hasil tes sudah tersusun.

"Sehingga pada akhir tahun ini kita bisa siap produksi vaksin," tambahnya.

Ia menjelaskan, uji klinis dikebut lantaran sampai saat ini belum ada obat yang secara ilmiah dan efektif bisa menyembuhkan pasien yang terpapar Covid-19.

Baca juga: UI Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi Risiko Terkait Covid-19

"Kita belum punya obat, orang sudah bergelimpangan, jadi saya butuh subyek yang cukup, jadi ditambah saja subjeknya. Jadi sudah memenuhi kriteria daripada statistik," kata guru besar Universitas Padjadjaran itu.

Sejauh ini, lanjut Kusnandi, belum ada keluhan yang dirasakan oleh subjek yang telah disuntikkan kandidat vaksin tersebut. Meski demikian, proses pemantauan akan tetap dilaksanakan untuk melihat kemungkinan adanya efek samping.

"Happy-happy saja mereka, bisa jalan kemana-kemana. Malah saat kita telepon bagaimana reaksinya, biasa saja. Dia bilang, 'saya lagi jalan-jalan' kemana gitu, tetap kita pantau semuanya," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com