Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: "Sense of Crisis" Anies Baswedan Tangani Pandemi Dinilai Paling Tinggi

Kompas.com - 20/08/2020, 16:36 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei pemuka opini mengenai efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Survei dilakukan salah satunya terkait dengan sense of crisis atau kepekaan kepala daerah dalam menangani pandemi virus corona.

Para pemuka opini yang menjadi responden diminta memberikan penilaian terhadap 7 nama kepala daerah.

Hasilnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat skor yang paling tinggi yakni 72,9 dari 100.

Baca juga: Anies Minta Genteng Rumah Warga di Sekitar Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Dicat Satu Warna

"(Skor) seratus artinya yang paling tinggi, (skor) Anies (Baswedan) paling tinggi," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual yang digelar Kamis (20/8/2020).

Meski begitu, skor Anies tak jauh berbeda dengan skor yang didapat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 72,1.

Menyusul Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berada di peringkat ketiga dengan skor 72,0.

"Beda (skor Anies Baswedan) dengan Ridwan Kamil di peringkat kedua dengan Ganjar (Pranowo) di peringkat ketiga tidak signifikan secara statistik," ujar Burhanuddin.

Di peringkat keempat, dengan raihan skor yang terpaut cukup jauh dari Ganjar Pranowo, terdapat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mendapat skor 64,5 dalam hal sense of crisis.

Baca juga: Anies Peringatkan Waspada Dampak Pandemi yang Jauh Lebih Besar

Peringkat kelima ditempati oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dengan skor 64,4. Selanjutnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menyusul di peringkat ketujuh dengan perolehan skor 63,5.

Di posisi buncit, terdapat Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan skor 62,6.

Selain itu, survei juga membandingkan sense of crisis antara pemerintah pusat dan daerah. Hasilnya, angka yang didapat oleh pemerintah daerah lebih tinggi dibandingkan pemerintah pusat.

Responden yang menilai kinerja pemerintah daerah dalam menangani Covid-19 sudah baik sebesar 66,8 persen. Sedangkan yang menilai kinerja pemerintah pusat baik sebanyak 53,6 persen.

Sementara itu, responden yang menilai kinerja pemerintah daerah buruk sebesar 25,7 persen. Angka itu tidak lebih besar dibandingkan pemerintah pusat yang oleh 35,2 persen responden dinilai kinerjanya buruk dalam menangani pandemi.

"Kredit kepada pemerintah pusat tidak sebaik kredit yang diberikan elite kepada pemerintah daerah," kata Burhanuddin.

Untuk diketahui, survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia ini melibatkan 304 responden dari 20 kota di Tanah Air, yang seluruhnya merupakan pemuka opini atau opinion leader.

Baca juga: Anies Baswedan dan Irjen Pol Nana Sudjana Resmikan Aplikasi Online untuk Bantu Warga Jalani Isolasi Mandiri

Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak secara acak.

Responden dipilih secara purposif yang umumnya dijadikan rujukan oleh media, seorang pengamat kesehatan, pengamat sosial politik, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Mereka di antaranya adalah dokter spesialis paru Erlina Burhan, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Rektor UGM Panut Mulyono, Rektor ITB Kadarsah Suryadi, Rektor UI Pandji Soerachman, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, seniman Butet Kertarejasa, dan ratusan nama-nama besar lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com