Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Tahunan MPR/DPR di Tengah Pandemi, Ruang Sidang Tak Diisi Penuh

Kompas.com - 14/08/2020, 09:24 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - MPR, DPR, dan DPD, menggelar sidang tahunan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020) pagi ini.

Pantauan Kompas.com melalui siaran langsung TV Parlemen, ruang sidang yang berada di Gedung Nusantara tidak terisi penuh.

Hal ini mengingat pembatasan yang diberlakukan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Gedung berkapasitas 1.000 orang itu disebut hanya diisi oleh sekitar 300 orang. Hanya beberapa tamu undangan yang hadir secara fisik.

Baca juga: LIVE STREAMING: Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR

Mereka yang mengikuti sidang secara fisik di antaranya pimpinan MPR, DPR, dan DPR. Kemudian, para pimpinan komisi dan fraksi.

Saat ini, yang terpantau hadir di ruang sidang adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD La Nyalla Mataliti.

Selain itu, hadir pula Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sejumlah menteri Jokowi juga tampak hadir.

Undangan tamu negara serta anggota MPR/DPR/DPD lainnya mengikuti sidang secara virtual.

Ketua MPR dan Ketua DPR akan menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan. Kemudian, Presiden juga akan menyampaikan pidato kenegaraannya.

Pada Kamis (13/8/2020), Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan dalam Sidang Tahunan MPR kali ini, jumlah kehadiran fisik pejabat publik akan dibatasi karena situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: Hadiri Sidang Tahunan, Jokowi Pakai Baju Adat NTT

Ia mengatakan, bagi anggota dan tamu undangan yang tak bisa hadir secara fisik, tetap diundang untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR secara virtual.

"Duta besar, mantan presiden, dan anggota yang tidak bisa hadir secara fisik diundang melalui virtual, bahkan tidak ada Githa Bahana Nusantara, sangat minimalis lah," kata Indra saat dihubungi Kompas.com.

Indra mengatakan, pejabat publik yang hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan ini yakni dari unsur DPR ada sekitar 176 orang, MPR dan DPD masing-masing sebanyak 50 orang.

Kemudian, para menteri kabinet kerja yang diundang hanya Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK dan Menko Maritim.

Selain itu, kata Indra, seluruh pejabat publik yang hadir secara fisik wajib melakukan tes usap atau swab test Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com