Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLKI Ingatkan Masyarakat Hati-hati terhadap Klaim Obat Covid-19

Kompas.com - 10/08/2020, 13:25 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap klaim obat penyembuh Covid-19.

Sebab, kata dia, sampai saat ini belum ada pihak resmi dari, baik pemerintah maupun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyatakan bahwa obat untuk menyembuhkan Covid-19 sudah tersedia.

"Jadi saya kira kita minta agar masyarakat harap hati-hati terhadap produk obat klaim penyembuh covid," kata Tulus dalan konferensi persnya, Senin (10/8/2020).

Baca juga: Anji Penuhi Panggilan Polisi Berkait Dugaan Penyebaran Berita Obat Covid-19

"Karena pertama, secara internasional sampai detik ini WHO ataupun negara lain blum ada obat yang diklaim bisa menyembuhkan. Vaksin pun belum ada," lanjut dia.

Menurut Tulus, vaksin sedang dalam proses uji klinis. Ia pun berharap proses penemuan vaksin tersebut bisa segera rampung.

"Vaksin sudah dalam proses kemudian, akhir tahun ini uji klinisnya bisa lulus, bisa berhasil dan menjawab dan kita bisa terlindungi," ujar Tulus.

Diketahui, muncul bermacam-macam klaim terkait obat atau penangkal virus corona.

Kasus klaim yang terjadi terakhir yakni berkaitan dengan sosok Hadi Pranoto yang muncul dalam di video YouTube musisi Anji dan mengaku berhasil menemukan antibodi Covid-19 yang terbukti bisa menyembuhkan.

Baca juga: BPOM Ingatkan Obat Herbal Tetap Harus Melalui Uji Klinis

Dalam tayangan video berjudul "Bisa Kembali Normal? Obat Covid-19 Sudah Ditemukan!!" itu, Hadi memperkenalkan dirinya sebagai profesor sekaligus kepala Tim Riset Formula Antibodi Covid-19.

Namun klaim tersebut sudah dibantah oleh beberapa pihak termasuk Kementerian Kesehatan dan BPOM.

Mereka menyatakan sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan virus corona termasuk vaksin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com