Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Ada Ruang Kosong Komunikasi Publik Pemerintah dan Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab

Kompas.com - 05/08/2020, 17:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, ada ruang kosong dalam komunikasi publik pemerintah terkait Covid-19.

Akhirnya itu dimanfaatkan sejumlah pihak untuk membuat banyak lelucon atau menyampaikan klaim tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Ruang kosong ini menurutnya juga memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap kondisi pandemi saat ini.

"Saya yakin mungkin tidak sampai 50 persen publik yang tahu bagaimana sebenarnya pandemi itu. Sehingga muncul lelucon-lelucon yang kemudian memanfaatkan ruang kosong yang tidak disampaikan pemerintah," ujar Johan Budi dalam diskusi daring bertajuk "Komunikasi Publik dalam Penanggulangan Covid-19 di Era New Normal", Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Kebijakan Penanganan Pandemi

"Selain itu diisi juga pernyataan orang yang menyampaikan sudah menemukan obat Covid-19 itu," lanjutnya.

Persepsi publik soal pandemi sangat mudah dipengaruhi sehingga komunikasi publik yang baik dari pemerintah sangat penting dalam situasi saat ini.

Komunikasi publik di masa pandemi, atau yang dia sebut sebagai komunikasi krisis, menurut mantan Juru Bicara KPK ini memiliki dua tujuan.

Pertama, mempengaruhi perilaku publik untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, mendorong masyarakat ikut berperan dalam menghentikan penularan Covid-190

Baca juga: Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

"Pengelolaan komunikasi publik saat krisis ini perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, harus diidentifikasi dulu apa, bagaimana, dan dampak dari pandemi Covid-29," katanya.

Kedua, diidentifikasi pula pihak mana saja yang terkait dengan penanganan Covid-19.

"Setelah diidentifikasi, kita kemudian rumuskan apa ruang lingkup krisis, pelaku siapa dan berapa banyak. Kemudian informasi apa yang dibutuhakn publik terkait Covid-19," tutur Johan Budi.

Ketiga, merumuskan manajemen krisis yang memetakan persoalan dan mencari solusi atas komunikasi publik saat pandemi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com