Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait RUU Cipta Kerja, Ini Tuntutan KSPI

Kompas.com - 29/07/2020, 10:52 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Rabu (29/7/2020).

Dalam aksi tersebut, KSPI menuntut agar DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Sebaiknya pemerintah dan DPR RI fokus untuk menyelamatkan ekonomi dengan mencegah darurat PHK (pemutusan hubungan kerja) yang saat ini sudah terlihat di depan mata," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Desak Penghentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja, KSPI Gelar Unjuk Rasa di DPR

Said mengatakan, ada yang lebih penting untuk dibahas oleh DPR terutama pada masa reses di tengah pandemi Covid-19 dibandingkan membahas RUU Cipta Kerja, yakni membahas strategi pencegahan PHK bagi para pekerja yang terdampak pandemi.

Menurut Said, khusus anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen, sudah 96.000 orang dirumahkan. Bahkan, sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.

Sementara itu, buruh yang di PHK sudah mencapai 100.000 orang yang tersebar di 57 perusahaan.

Ada juga yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan.

Sebagian besar buruh juga menolak RUU Cipta Kerja. Hal ini, kata Said, bisa dilihat dari aksi-aksi di tingkat nasional maupun di daerah.

"Jadi kalau Menaker mengatakan 'sebagian besar serikat buruh bersama kami', itu hanya eliet di beberapa serikat pekerja saja," ujar dia.

"Bisa dibuktikan, di tingkat bawah, sebagian besar serikat buruh yang elitenya disebut memberikan dukungan tadi sesungguhnya menolak omnibus law," kata dia lagi.  

Oleh karena itu, Said Iqbal meminta agar pembahasan RUU tersebut dihentikan. Apabila tidak dihentikan, ia mengancam akan ada aksi penolakan besar-besaran dari para buruh pada Agustus mendatang.

"Di mana buruh dari Jawa Barat, DKI, dan Banten akan memusatkan aksinya di DPR RI. Selain itu, aksi juga akan dilakukan serentak di 15 provinsi yang lain," ucap dia.

Baca juga: KSPI: Ancaman Demontrasi Kami Bukan Gertak Sambal

Adapun aksi hari ini akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh 500-1.000 orang.

Aksi unjuk rasa ini juga merupakan bagian dari rangkaian aksi yang akan digelar pada Agustus mendatang.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengakui pihaknya tetap melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja pada masa reses.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com