Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Serahkan 12 Calon Anggota Kompolnas ke Presiden, Berikut Nama-namanya...

Kompas.com - 17/07/2020, 20:10 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akan menyerahkan 12 nama calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ke Presiden Joko Widodo.

"Mereka ini sudah melalui lima jenis seleksi, administrasi, tertulis, assesment, kesehatan, wawancara, sehingga nanti diharapkan bisa membantu Presiden melalui Menko Polhukam untuk mempercepat dan memperbaiki lagi kinerja kepolisian," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (17/7/2020), seperti dikutip dalam siaran persnya.

Dua belas calon tersebut terdiri dari unsur kepolisian dan tokoh masyarakat.

Baca juga: Kompolnas Belum Lihat Keterlibatan Atasan Pejabat Polri yang Diduga Bantu Djoko Tjandra

Menurut Mahfud, Kompolnas ini bisa membantu pemerintah dalam mempercepat dan memperbaiki kinerja kepolisian.

Mahfud mengatakan, pergantian komisioner Kompolnas seharusnya sudah dilakukan pergantian sejak Mei lalu, namun tertunda karena Covid-19.

"Tapi karena ada pandemik jadi agak ditunda sedikit, meskipun sebenarnya sudah disiapkan jauh sebelum pandemik, bahkan anggota Kompolnas yang lama juga sudah menghadap Presiden untuk memberikan laporan akhir tugas," kata Mahfud.

Calon anggota Kompolnas yang berasal dari unsur Kepolisian yakni Benny Mamoto, Eko Hadi Sutedjo, Pudji Hartanto Iskandar, Supardi Hamid, Albertus Wahyurudhanto, Arief Wicaksono Sudi Utomo.

Sementara itu, calon dari unsur masyarakat yaitu Sri Nurherawati, Yosep Adi Prasetyo, Yusuf, Junaedi Saibih, Muhammad Dawam, dan Poengky Indarti.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, pemilihan calon anggota Kompolnas dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Baca juga: HUT Bhayangkara, Ini 2 Apresiasi Komisioner Kompolnas untuk Polri

Pemerintah telah membentuk tim seleksi untuk itu.

"Tim seleksi ini orang-orang yang kredibel semua, kami percaya mereka menyeleksi dengan baik dan obyektif," ujar dia. 

Tim penyeleksi tersebut diketuai oleh Suparman Marzuki, Komjen Pol Moechgiyarto (Wakil Ketua), Titik Haryati (Anggota), Irjen Pol Carlo Tewu (Anggota), Prof Dr Eddy OS Hiariej (anggota), Prof Dr Muhammad Mustofa (Anggota), Prof Dr Drs Khasan Effendy (Anggota), Irjen Pol Purn Ronny Lihawa, Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai (Anggota).

Dari dua belas nama calon Kompolnas yang diajukan ke Presiden, nantinya dipilih tiga orang dari unsur Kepolisian dan 3 orang dari tokoh masyrakat sebagai Anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2020-2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com