Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

JAKARTA, KOMPAS.com - "Sederhana", barangkali kata itulah yang pertama muncul di kepala saat membaca atau mendengar nama Hoegeng Iman Santoso, Kapolri pada periode 1968-1971.

Cerita kesederhanaan Hoegeng nyatanya tak dimulai sejak Hoegeng menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara melainkan juga saat Hoegeng menjabat Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet pada Maret 1966-Juli 1966, dua tahun sebelum dilantik sebagai Kapolri.

Dalam buku berjudul Hoegeng, Polisi, dan Menteri Teladan (2013) yang ditulis Suhartono, selaku Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng berhak memperoleh pengawalan pribadi baik di kantor dan di rumahnya.

Namun, tawaran itu ditolaknya secara halus.

Baca juga: Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Kepada sekretarisnya, Soedharto Martopoespito, Hoegeng beralasan, dia tetap bisa bekerja dengan baik meskipun tanpa pengawalan yang diberikan oleh negara.

"Hidup Hoegeng berserah saja, tak perlu dikawal-kawal. Kalau Hoegeng mau mati, ya mati saja. Tidak usah pakai pengawal atau penjaga di rumah," kata Hoegeng.

Hoegeng juga menolak tawaran pengawalan di depan rumah yang menurutnya akan membuat teman-temannya tak berani berkunjung ke rumah.

"Nanti, teman-teman Hoegeng tidak ada yang berani berkunjung ke rumah karena harus lapor lebih dulu ke petugas penjaga. Jadi, tidak usah, Mas Dharto. Biar saja bebas," tuturnya.

Kebiasaan itu berlanjut ketika Hoegeng ditunjuk menjadi Wakil Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak) dan Menteri/Pangak sebelum berubah nama menjadi Kapolri.

Baca juga: HUT Ke-74 Bhayangkara, Ketua MPR Ingatkan Polri Sosok Jenderal Hoegeng

Hanya ada dua ajudan dinas yang bergantian bertugas saat hari kerja dan staf ajudan yang membantunya sehari-hari.

Jenderal Hoegeng pun tak mengizinkan mereka mengenakan pakaian dinas kecuali ajudan dinas yang memang mendampinginya sehari-hari. Staf ajudan pun diminta hanya berpakaian preman.