Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Daerah 3T dalam Pembelajaran Jarak Jauh

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR dar Fraksi Demokrat Anita Jacoba Gah mengingatkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan agar tidak menyamaratakan seluruh daerah dalam penerapan pembelajaran jarak jauh.

Anita meminta Kemendikbud memberikan perhatian khusus bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

"Dalam pendidikan jarak jauh ini saya rasa banyak hal yang bisa kita lihat di sini bahwa membutuhkan perhatian khusus daerah 3T ini," kata Anita dalam rapat bersama Kemendikbud di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Ia mengatakan, infrastruktur teknologi internet belum menjangkau daerah 3T secara luas.

Baca juga: 7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Anita menuturkan, daerah 3T memerlukan anggaran lebih besar dalam penerapan pembelajaran jarak jauh.

Anita pun berharap Kemendikbud dapat mengalokasikan anggaran secara adil.

"Ketika kita bicara pendidikan jarak jauh ini, kita bisa mengalokasikan anggaran yang berasaskan keadilan. Sudah daerah tertinggal, jangan lagi ditinggalkan. Sudah daerah tertinggal seharusnya kita memberikan perhatian khusus untuk pembelajaran jarak jauh ini, khususnya di aspek anggaran," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im, mengatakan pembelajaran berbasis teknologi akan terus digunakan pasca pandemi Covid-19.

Baca juga: Memperjuangkan Hak Belajar Siswa di Daerah 3T, Tanpa Ponsel dan Kuota

Kemendikbud memprediksi pandemi Covid-19 ini turut mendorong terjadinya perubahan struktural dalam dunia pendidikan.

"Prediksi pendidikan pascapandemi, pembelajaran berbasis teknologi digital akan terus digunakan satuan pendidikan dalam melayani peserta didik baik tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh," kata Ainun dalam rapat.

Ainun mengatakan, kurikulum di satuan pendidikan bakal turut berubah dan berkembang sesuai kebutuhan masing-masing.

Menurutnya, saat ini sumber-sumber belajar telah banyak tersedia baik oleh pemerintah maupun swasta.

Baca juga: Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

"Kurikulum yang digunakan satuan pendidikan akan bervariasi, karena sumber-sumber belajar akan tersedia baik melalui LMS (learning management system) yang dikembangkan masing-masing satuan pendidikan, aplikasi pembelajaran daring yang disiapkan pemerintah, swasta, atau lembaga internasional, serta sumber belajar berbasis website," tuturnya.

Senada dengan Ainun, Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno, mengatakan pandemi Covid-19 telah memaksa sekolah-sekolah beradaptasi mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar.

Totok menyatakan, dalam agenda Kemendikbud ke depan, akses fasilitas penunjang pembelajaran campuran perlu diperluas.

"Akses pada penunjang pembelajaran campuran perlu diperluas. Selain kontribusi dari para pemangku kepentingan, sekolah didorong mengoptimalkan instrumen BOS," kata Totok.