Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Jangan Harapkan Bantuan Negara Lain pada Masa Pandemi Covid-19

Kompas.com - 06/07/2020, 13:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia sedianya jangan mengharapkan bantuan dari negara lain pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Pemimpin bangsa, kata dia, harus mandiri dalam melakukan berbagai penanganan Covid-19.

"Pemimpin dalam masa pandemi harus mandiri. Contoh Indonesia jangan mengharap kita dapat bantuan Jepang, China, Amerika, Eropa karena mereka juga kena," ujar Kalla dalam webinar LSPR, Senin (7/6/2020).

"Jadi harus ada kemandirian bangsa itu dan pemimpin harus membawa kemandirian dan kebersamaan bangsa, karena apa pun yang diputuskan atau dilakukan tanpa kebersamaan bangsa itu maka tidak akan terlaksana," kata dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

Contoh kebersamaan yang dimaksud yakni kepatuhan masyarakat untuk melakukan instruksi yang sudah digaungkan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 ini.

Ia pun meminta masyarakat tetap berada di rumah dan menjaga jarak mereka masing-masing apabila di luar rumah.

Selain itu, menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun.

"Semua itu kebersamaan dan persatuan, kedisiplinan sangat tergantung dari kepemimpinan bangsa. Kita bisa melihatnya dari negara yang berhasil dan gagal," ujar Ketua PMI ini.

Selain itu, Kalla mengatakan, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain. Saling bertukar pengetahuan dan informasi agar bisa menangani pandemi Covid-19 dengan baik.

Kalla mengatakan, Indonesia butuh pengalaman dari Korea Selatan, Vietnam, dan Taiwan mengenai bagaimana mereka menangani pandemi Covid-19.

"Kita butuh pengalaman mereka, kita bisa saja mempelajarinya, minta pengalamannya. Asal jangan mengharap bantuan material, tapi pengalaman dan akses," kata dia.

"Kita memang harus menjaga akses hubungan sinergi dengan luar untuk dapatkan akses karena masalah ini masih panjang," ucap dia.

Baca juga: Anies dan Jusuf Kalla Resmikan Masjid Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki

Sinergi, pengalaman, informasi, dan sistem itu, kata Kalla, akan sangat berguna apabila nantinya vaksin Covid-19 telah ditemukan.

Apabila Februari 2021 vaksin ditemukan, pasti negara penemu vaksin bersangkutan akan menggunakannya terlebih dahulu.

"Mungkin kita dapatnya katakanlah September-Oktober tahun depan, tapi kita punya penduduk 200 juta, kalau memberikan vaksin kepada penduduk sejumlah itu 1 juta per hari apakah bisa? Itu butuh setahun," kata dia.

"Jadi apa pun penemuan vaksin itu tahun depan, baru bisa (divaksin) semua orang ini tahun 2022. Jadi masih minta maaf dalam 2 tahun dari sekarang kita masih pakai masker, makanya butuh sinergi, pengalaman, informasi dan sistem," kata Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com