Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Penolakan, Jokowi Minta Tes Covid-19 Massal Didahului Sosialisasi

Kompas.com - 29/06/2020, 12:09 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta setiap kegiatan tes massal Covid-19 disosialisasikan terlebih dulu kepada masyarakat.

Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi cerita masyarakat yang menolak kegiatan tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait percepatan penanganan dampak Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Jumlah Tes Covid-19 Meningkat, Luhut Klaim Kondisi Indonesia Membaik

Kepala Negara menilai, banyaknya penolakan atas tes massal Covid-19 disebabkan sosialisasi belum dilakukan dengan baik.

"Pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu," kata Presiden Jokowi.

Ia meyakini sosialisasi yang baik bisa diterima oleh masyarakat.

Dengan diberikan penjelasan, maka masyarakat bisa memahami bahwa tes massal ini penting guna melakukan pelacakan dan mengisolasi orang yang positif Covid-19.

Baca juga: Satu Penumpang Pesawat Jakarta-Sorong Positif Covid-19, 43 Orang Jalani Tes Swab

"Sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi," ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya, peristiwa penolakan rapid test massal terjadi di sejumlah wilayah.

Di Ambon, Maluku, sejumlah warga di kawasan Pohon Mangga, Air Salabor, Kecamatan Nusaniwe, melakukan aksi tolak rapid test.

Mereka kompak memblokade jalan masuk menuju kampung menggunakan tumpukan kayu, bangku, dan seng. Penolakan terjadi lantaran warga meyakini semua orang di wilayah mereka dalam kondisi sehat.

Baca juga: Laboratorium FK UMY Jadi Rujukan Nasional Pengujian Tes Covid-19

Sedangkan di Bogor, pedagang pasar di Cileungsi sempat mengusir petugas medis yang hendak melakukan rapid test massal terhadap mereka.

Di Jakarta Pusat, warga satu RW menggeruduk Kantor Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat, untuk menolak rencana rapid test.

Seorang warga, Eko, mengatakan, tak adanya sosialisasi berujung pada keresahan dan penolakan warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com