Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Minta ASEAN Tak Menjadi Proksi Negara-negara Besar

Kompas.com - 26/06/2020, 14:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta negara anggota ASEAN bersikap independen dalam menyikapi persoalan global dan tak menjadi proksi dari negara-negara besar.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri KTT ASEAN secara virtual, Jumat (26/6/2020).

"Kerja sama ASEAN dan ASEAN Led Mechanism bisa jadi mesin pergerak bagi stabilitas dan perdamaian kawasan di era new normal," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui video conference, yang mengutip pernyataan Jokowi saat menyampaikan pidato di KTT ASEAN.

"ASEAN harus menjadi guardian agar kawasan kita tidak menjadi kawasan power projection negara besar," ujar dia.

Baca juga: Di KTT ASEAN, Jokowi Sebut Rivalitas Negara Besar Perberat Tantangan Hadapi Pandemi Covid-19

Retno menambahkan, Presiden Jokowi menginginkan negara anggota ASEAN tak terjebak oleh rivalitas negara-negara besar yang kerap menyeret negara-negara ASEAN.

Menurut Retno, Jokowi menginginkan seluruh negara anggota ASEAN bersatu dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi Covid-19 dan permasalahan lainnya.

"Presiden mengatakan di tengah pesimisme terhadap multilateralisme, maka kerja sama kawasan menjadi lebih penting untuk mengembalikan harapan terhadap multilateralisme yang efektif, efisien, dan berkeadilan," kata Retno.

"Dalam konteks kerja sama regional ini presiden kembali menggarisbawahi pentingnya terus memperkokoh ASEAN outlook on the Indo Pacific yang mengedepankan inklusivitas, kerja sama, ruled base order, dan confidence building," ujar dia.

Baca juga: Indonesia Ajak ASEAN Buka Konektivitas Ekonomi dengan Protokol Ketat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com