Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Ajak ASEAN Buka Konektivitas Ekonomi dengan Protokol Ketat

Kompas.com - 26/06/2020, 13:49 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh negara ASEAN untuk membuka akses atau konektivitas (travel corridor) antarnegara di Asia Tenggara.

Meski pandemi virus corona (Covid-19) masih melingkupi negara ASEAN, namun Jokowi menilai pembukaan konektivitas ini penting guna membangkitkan ekonomi kawasan.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam KTT ke-36 ASEAN yang digelar secara virtual, Jumat (26/6/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 RI Tertinggi di ASEAN, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Relaksasi PSBB

"ASEAN perlu mulai melakukan pengaturan travel corridor secara hati-hati, terukur dan bertahap dimulai dengan essential bussiness travel corridor berdasarkan protokol kesehatan yang ketat," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Jokowi mengikuti KTT secara virtual.

Menurut Retno, Presiden menekankan konektivitas adalah kunci menghadapi masalah ekonomi ini, mulai dari konektivitas barang, konektivitas jasa maupun konektivitas para pelaku ekonomi.

Oleh karena itu, konektivitas harus segera mungkin dapat dihidupkan.

Mengutip pernyataan Jokowi, Menlu menegaskan ASEAN travel corridor ini penting. Selain untuk percepatan ekonomi, sekaligus untuk menunjukkan arti konektivitas ASEAN, baik di kawasan maupun di mata dunia internasional.

Baca juga: RI Kaji Pembukaan Akses Keluar Masuk Negara lewat Travel Bubble

"Presiden mengatakan hendaknya para pemimpin ASEAN menugaskan para menteri membahas asean travel corridor ini," kata Retno.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia tengah mengkaji dan menjajaki peluang membuka akses keluar dan masuk mancanegara dengan konsep travel bubble.

Travel bubble atau travel corridor adalah pembukaan batas lintas negara secara terbatas dengan negara lain yang masing-masing memiliki kasus virus corona Covid-19.

Retno mengungkapkan, beberapa negara telah memulai diskusi tentang pengaturan travel bubble ini.

"Dan seperti negara lain, Indonesia saat ini sedang berupaya mengeksplorasi kemungkinan memiliki travel bubble bagi perjalanan bisnis yang penting dengan sejumlah negara," ujar Retno dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com