Fahri Hamzah Sarankan Ma'ruf Amin Jadi Penasihat Agama Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politis Partai Gelora Fahri Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo memerlukan penasihat agama agar tenang saat mengambil keputusan.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dianggap sosok yang tepat sebagai penasihat tersebut. Sehingga Jokowi seharusnya mengaktifkan keberadaan Ma'ruf Amin yang menjadi wakilnya.

Hal tersebut disampaikan Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah dalam diskusi online bertajuk Siapa Layak Di-reshuffle, Kamis (25/6/2020).

"Sebenarnya yang utama, Presiden memerlukan penasihat. Seharusnya Presiden dalam keadaan sekarang misalnya, ambil penasihat yang kira-kira kompatibel dengan dia," kata Fahri.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Akui Realisasi Sistem Ekonomi Syariah Tidak Mudah

"Presiden ini memerlukan nasihat agama, ketenangan jiwa. Istilahnya tausiyah. Harusnya Presiden mengaktifkan KH Ma'ruf Amin, Ketua MUI. Itu yang sebenarnya bisa hari-hari Presiden tenang supaya ambil putusan itu tenang," lanjut dia.

Jokowi, kata Fahri juga tak perlu mencari musuh politik. Apalagi saat ini Jokowi sudah menjabat di periode kedua dan tidak akan maju lagi menjadi Presiden.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Tatanan Normal Baru Perlu Inovasi

"Dia masih bertengkar sama orang. Mungkin dia bilang saya tidak bertengkar, tapi dari meja Presiden itu keluar problem-problem kontroversial," kata dia.

Beberapa di antaranya adalah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) omnibus law hingga menerbitkan perppu yang kontroversial.

Dengan kondisi ini, menurutnya Jokowi pun memerlukan penasihat yang baik dan hal tersebut ada pada Wapres Ma'ruf Amin.

"Ini perlu penasihat yang baik, harusnya Wapres itu karena dia tidak memimpin lembaga atau struktur kenegaraan, karena Wapres itu dalam struktur negara kita hanya berguna kalau dipakai Presiden, ya fungsikanlah Pak Kiai itu sebagai penasehat," kata dia.

Baca juga: Jokowi Beri Waktu 2 Minggu, Khofifah Curhat Soal Disiplin Warga

Ia mencontohkan, Jokowi meminta nasihat dari Ma'ruf sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang langkah apa yang harus diambil agar umat Islam tak berdemonstrasi lagi.

Utamanya untuk menghadapi Covid-19 secara bersama-sama dan membuat sejahtera masyarakat serta memberikan penghasilan yang layak bagi mereka.

"Harusnya itu yang jalan. Sudah masuk periode kedua kita lagi hadapi bencana besar masih berantem ideologi lagi," kata dia.