Hasil Pemantauan Kinerja KPK, Dewan Pengawas Dinilai Belum Bekerja Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil pemantauan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh organisasi masyarakat sipil menunjukkan Dewan Pengawas (Dewas) belum efektif dalam mengawasi kinerja pimpinan KPK.

Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, hal itu terlihat dari hasil kerja Dewas yang belum mendapatkan temuan penting terkait pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK.

"Fungsi Dewan Pengawas belum berjalan efektif sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," kata Kurnia dalam acara Peluncuran Hasil Pemantauan Kinerja KPK, Kamis (25/6/2020).

Baca juga: Evaluasi Sektor Penindakan KPK, ICW Soroti Jumlah OTT yang Merosot

"Hal ini karena sejak Dewan Pengawas dilantik, praktis tidak pernah ada temuan penting terkait potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan lembaga antirasuah ini," tutur dia. 

Kurnia mengatakan, ada banyak persoalan yang seharusnya bisa ditindaklanjuti Dewan Pengawas KPK, antara lain dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Namun, ia ragu Dewas akan bersikap tegas bila berkaca dari polemik pengembalian paksa penyidik KPK yang sempat diadukan ke Dewas dan tidak jelas hasil akhirnya.

"Jawaban saya secara pribadi saya tidak yakin Dewan Pengawas akan berani menindak problematika dugaan pelanggaran kode etik di internal pimpinan KPK," ujar Kurnia.

Baca juga: Tak Pakai Masker hingga Naik Helikopter, Firli Diadukan ke Dewas KPK

Kurnia menuturkan, Dewas sebetulnya sempat ingin menunjukkan tajinya dalam mengevaluasi pimpinan KPK, namun di sisi lain terkesan menutup-nutupi hasil evaluasinya.

Padahal, menurut Kurnia, turun tangannya Dewas dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kinerja KPK.

"Kemarin Dewan Pengawas menyampaikan ada 18 evaluasi KPK, hanya angka saja yang disampaikan, sementara masyarakat sudah begitu gerah dengan kerja pimpinan KPK tapi mereka juga tidak bisa menyampaikan," ucap Kurnia.

Baca juga: Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan soal Dugaan Pelanggaran Etik oleh Firli Bahuri

Kurnia menambahkan, Dewas semestinya dapat mengeluarkan kebijakan untuk menjawab rendahnya ekspektasi publik terhadap kinerja Dewas KPK.

"Kita anggap belum ada satupun langkah atau kebijakan yang dikeluarkan Dewas yang sebenarnya melawan ekspektasi publik," kata Kurnia.