Bamsoet Kutuk Serangan yang Tewaskan Prajurit TNI di Kongo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengutuk serangan yang dilakukan oleh kelompok milisi di Kongo, yang mengakibatkan gugurnya pasukan perdamaian asal Indonesia, Serma Rama Wahyudi.

Bamsoet pun mendesak agar Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pemerintah Kongo untuk menyelidiki serangan tersebut.

"Penyerangan terhadap pasukan keamanan PBB yang bertugas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020).

Ia pun menyampaikan turut berduka cita atas gugurnya Serma Wahyudi yang tengah terlibat dalam Misi Stabillisasi PBB di Republik Demokratik Kongo (Monusco) itu.

Meski demikian, ia berharap agar peristiwa itu tidak menyurutkan moral prajurit TNI untuk terus berperan di dalam misi menjaga perdamaian dunia.

Selain itu, ia meminta, agar Kemenlu dan TNI dapat memastikan agar jenazah almarhum bisa segera dipulangkan ke Tanah Air untuk dikebumikan.

"Pemerintah dan TNI sangat layak menganugerahkan penghargaan kepada almarhum Serma Rama Wahyudi. Almarhum merupakan pahlawan yang gugur di luar negeri saat menjalankan tugas negara," pungkas Bamsoet.

Kabar meninggalnya Serma Wahyudi pertama kali disampaikan oleh perwira komunikasi Monusco Sy Koumbo.

"Satu anggota Helm Biru (pasukan perdamaian PBB) gugur dan satunya terluka namun tidak serius. Saat ini kondisinya stabil," kata Koumbo seperti dilaporkan AFP, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Pasukan Penjaga Perdamaian PBB asal Indonesia Gugur di RD Kongo

Dalam rilis resminya, Kepala Monusco Leila Zerrougui mengecam serangan itu, dan menduga pelakunya adalah Pasukan Aliansi Demokratik (ADF).

ADF merupakan kelompok bersenjata yang terkenal mempunyai reputasi buruk, dan beroperasi di kawasan timur negara yang dulunya bernama Zaire tersebut.

Zerrougui menerangkan, prajurit Indonesia itu bertugas dalam proyek untuk membangun jembatan yang berada di kawasan Hululu.

ADF merupakan pergerakan yang awalnya berasal dari Uganda pada 1990-an silam, dan menentang pemerintahan Presiden Yoweri Museveni.

Pada 1995, mereka pindah dan bermarkas di Kongo, meski diyakini mereka tidak melancarkan serangan ke Uganda selama bertahun-tahun.

Berdasarkan data dari PBB, 500 orang tewas karena aksi mereka sejak akhir Oktober 2019, ketika militer RD Kongo melaksanakan operasi.

ADF diketahui membunuh 15 pasukan perdamaian PBB dekat perbatasan Uganda pada Desember 2017, dan membunuh tujuh lainnya dalam penyergapan Desember 2018.