Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mensos: Bantuan Jangan Digunakan untuk Membeli Rokok

Kompas.com - 19/06/2020, 17:25 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari P Batubara berpesan kepada penerima bantuan sosial tunai (BST) untuk bijak menggunakannya.

“Bantuan jangan digunakan untuk membeli rokok. Gunakan untuk membeli kebutuhan yang mendesak,” ujar dia dalam keterangan tertuis.

Pernyataan itu ia sampaikan saat meninjau penyaluran BST di Kecamatan Ciawi, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jumat (19/6/2020).

Menteri Juliari sampai langsung terjun langsung ke lapangan karena instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin memastikan negara benar-benar hadir untuk masyarakat terdampak bencana.

Baca juga: Kemensos Percepat Penyaluran Bansos di Jawa Tengah

Menurut dia, Presiden Jokowi juga benar-benar ingin memastikan masyarakat terdampak Covid-19 menerima bantuan.

Mensos pun mengapresiasi kinerja petugas PT Pos Indonesia, BNI, dan pemerintah daerah dalam menyalurkan BTS.

Ia juga berdialog dengan petugas PT Pos Indonesia tentang pelayanan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) dan kendala saat mengirimkan BST.

Dari hasil dialog, disimpulkan bahwa penyaluran berjalan relatif lancar. Bahkan untuk KPM lansia dan yang sakit, petugas berinisiatif menjemput ke rumah.

Baca juga: Kemensos: Lansia Perlu Dipenuhi Kebutuhan Dasar agar Terhindar dari Paparan Covid-19

Selain dengan petugas, Juliari juga bercengkerama dengan beberapa KPM yang sudah siap menerima bantuan dengan kursi yang diatur berjarak di Kantor Pos Cabang Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut dia, BST itu diluncurkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi Covid-19.

Ia melanjutkan, Kabupaten Tasikmalaya mendapat alokasi BST untuk 32.251 KPM dengan nilai bantuan Rp 64,394 miliar. Untuk Kota Tasikmalaya adalah 11.546 KPM dengan nilai bantuan Rp 19,836 miliar.

BST dan bantuan sosial sembako dari Presiden Jokowi akan berlanjut hingga Desember 2020. Meski begitu, nilainya akan berkurang menjadi Rp 300.000 per KPM per bulan.

Baca juga: Jawab Kritik Anggota DPRD DKI, Kemensos Sebut Tak Mengurangi Nilai Bansos

“Ini karena pemerintah juga akan membantu dengan berbagai bantuan penguatan ekonomi dan dengan kondisi new normal, masyarakat juga bisa lebih produktif," ujar Juliari.

Sebelumnya, ia juga meninjau penyaluran BST di Kecamatan Mekarsari, Garut dan penyaluran secara komunitas di Kantor Desa Neglasari, Kecamatan Limbangan, Garut bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Turut mendampingi Mensos, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum, dan Direktur Umum PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono.

Hadir pula Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Bupati Tasikmalaya Ade Sugiono, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com