Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Gugus Tugas Covid-19: Jumlah APD Cukup, Bahkan Lebihi Kapasitas

Kompas.com - 17/06/2020, 11:32 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan, jumlah alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan telah memenuhi kebutuhan. 

Bahkan, kata dia, terjadi kelebihan kapasitas jumlah APD.

"Alhamdulillah sekarang ini jumlah APD sudah semakin cukup, bahkan kami sudah overcapacity. Banyak industri tekstil yang akhirnya melakukan perubahan untuk membuat APD," kata Doni dalam rapat bersama Komisi X DPR, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Bakal Ada Ritel Masker dan APD di Bandara Soekarno-Hatta

Doni mengatakan, sejumlah perusahaan yang memproduksi APD sudah mendapatkan sertifikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Artinya, menurut Doni, APD yang dihasilkan di dalam negeri berstandar internasional.

"Kami juga bersyukur sudah ada izin yang dikeluarkan WHO kepada beberapa perusahaan di Tanah Air, bahkan sudah ada yang dapat sertifikat ISO 16604 yang berstandar internasional dengan level 3 premium, bahan baku APD yang selama ini 100 persen didatangkan dari luar negeri, terutama Korsel dan China," tutur dia. 

Selain itu, Doni menyampaikan Kemenristek bersama BPPT telah mengembangkan ventilator untuk membantu penanganan Covid-19.

Ia menegaskan,pemerintah pusat berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan bagi seluruh provinsi.

"Termasuk juga upaya-upaya dari para periset yang berhasil membangun ventilator kemudian Kemenristek serta BPPT dan perguruan tinggi membantu pemerintah merancang alkes yang dapat digunakan untuk pengobatan masyarakat yang sakit. Segala upaya kami lakukan agar seluruh provinsi mendapatkan dukungan memadai dari pusat," ujar Doni.

Selanjutnya, Doni mengatakan, pemerintah akan terus meningkatkan kemampuan tes massal Covid-19.

Baca juga: Komisi II Usul Petugas Pilkada Pakai Stok APD Gugus Tugas atau Pemda

Menurut Doni, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi yang tegas terkait peningkatan kemampuan tes massal ini hingga menjadi 30.000 per hari.

"Presiden menugaskan Kemenristek dan Kemenkes agar memperbanyak tenaga-tenaga yang punya kemampuan untuk mengelola laboratorium, termasuk tenaga administrasi untuk melaporkan hasil. Ke depan, presiden meminta kemampuan ini ditingkatkan lebih dari 20.000, bahkan ke arah 30.000," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com