Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Ingin New Normal Perkuat Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat

Kompas.com - 10/06/2020, 18:03 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menginginkan kebijakan kenormalan baru atau new normal yang diambil pemerintah memuat aturan rinci di setiap sektor, sehingga dapat menjaga kesehatan rakyat sekaligus memutar kembali roda ekonomi.

"Ini penting karena new normal yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

Puan meminta, pemerintah memperhatikan kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional, terutama di daerah-daerah.

Baca juga: Yuri Jelaskan Penyebab Rekor Baru Penambahan Kasus Baru Covid-19

Sebab, beberapa pedagang pasar diketahui terinfeksi Covid-19.

"Padahal seringkali denyut nadi ekonomi daerah itu bisa terasa di pasar-pasarnya, yang juga menjadi salah satu tempat utama terjadinya interaksi sosial masyarakat sebuah daerah," ujar Puan. 

"Maka itu, perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol new normal di pasar tradisional sangat dibutuhkan karena pasar tradisional adalah penggerak sektor ril ekonomi rakyat," lanjut dia.

Puan juga meminta, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat dalam penerapan kenormalan baru.

Dalam pengambilan keputusan dalam penanganan Covid-19, pemerintah harus mengacu pada laporan data Gugus Tugas Covid-19 dengan memperhatikan penambahan kasus baru.

"Kemarin kita mendapat laporan data Gugus Tugas Covid-19 yang menyatakan ada penambahan 1.034 kasus positif corona, angka-angka seperti ini harus dimonitor ketat dan menjadi dasar pengambilan keputusan," ujar puan.

Baca juga: 1.241 Kasus Baru, Indonesia Kembali Catat Rekor Tertinggi Penambahan Kasus Covid-19

Lebih lanjut, Puan mengapresiasi target awal pengujian 10.000 spesimen dari tes Covid-19 sudah tercapai dan akan dinaikkan menjadi 20.000 pemeriksaan per hari.

Ia mengatakan, pemeriksaan spesimen harus terus diperbanyak serta pelacakan penyebaran harus diperluas dan cepat.

"Kita semua tentu ingin agar kebijakan new normal bisa menggerakan ekonomi masyarakat namun tanpa mengabaikan risiko kesehatan, dan juga kita menanti terobosan instansi terkait dalam hal pelacakan penyebaran Covid-19 yang sudah didorong untuk memanfaatkan sistem teknologi telekomunikasi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com