Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun, PDI-P Nilai Bisa Saja Ada Bias Data

Kompas.com - 08/06/2020, 10:55 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Eriko Sotarduga mengatakan, hasil survei Indikator Politik tentang kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo tidak memperlihatkan penurunan yang signifikan.

Selain itu, menurut Eriko, metode survei yang digunakan Indikator Politik yakni kontak telepon dengan 1.200 responden, memungkinkan terjadinya bias data sehingga hasilnya tidak representatif.

"Ini terkait dengan bisa saja ada bias data, tidak sempurna," kata Eriko saat dihubungi, Senin (8/6/2020).

"Saya lihat penurunan ini masih dalam margin error. Jadi ini tidak bisa dikatakan sudah pasti ada penurunan signifikan," tuturnya.

Baca juga: Survei: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Cenderung Menurun

Ia mengatakan, penurunan kepuasan dari semula 69,5 persen pada Februari 2020 menjadi 66,5 persen pada Mei 2020, dapat dilihat sebagai sesuatu yang cukup menggembirakan.

Artinya, kata Eriko, masyarakat mengapresiasi kerja pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

"Ini sebenarnya hal yang sangat positif. Dalam kondisi yang sangat negatif ini terjadi penurunan yang tidak signifikan," kata Eriko.

"Artinya, dari sisi masyarakat masih menghargai apa yang dilakukan pemerintah, sehingga terjadi penurunan yang tidak signifikan," tuturnya.

Namun, Eriko memahami bahwa situasi saat ini menyulitkan baik bagi pemerintah maupun masyarakat

Eriko menyatakan, tidak mudah bagi pemerintah dalam membuat keputusan di masa sulit ini.

"Tentu kami menyadari, dalam situasi ini penilaian ini menjadi subyektif. Melihat situasi ini harusnya lebih baik, itu tidak bisa kami pungkiri. Karena memang tidak mudah, dalam kondisi tidak biasa ini mengambil langkah apa saja tidak mudah," ujar dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta New Normal Diterapkan secara Hati-hati

Anggota Komisi XI DPR itu pun kemudian menyampaikan catatan kepada pemerintah terkait penyusunan rencana new normal atau kenormalan baru.

Eriko meminta pemerintah membuat panduan yang tegas tentang bagaimana kenormalan baru dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti di rumah ibadah atau di pasar.

"Intinya tata cara hidup baru ini penting untuk disosialisasikan pemerintah. Jangan risiko makin besar. Kita tidak mungkin terus-terusan berdiam diri di rumah atau hanya dengan visual, tapi menjalani kehidupan menuju hidup baru," kata Eriko.

Diberitakan, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo cenderung menurun di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com