Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Sangat Serius Kaji Penerapan "New Normal"

Kompas.com - 04/06/2020, 12:13 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan saat ini pemerintah sangat serius mengkaji penerapan tatanan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Ma'ruf mengatakan, penerapan new normal adalah untuk mempersiapkan masyarakat aman dari Covid-19 tapi tetap produktif.

"Saat ini pemerintah sangat serius mengkaji penerapan tatanan baru. Upaya ini untuk mempersiapkan masyarakat menuju tatanan baru yang aman Covid-19 namun tetap produktif," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan melalui video di acara webinar UIN Malang, Kamis (4/6/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Minta Maaf Covid-19 Belum Hilang Saat Lebaran

Ma'ruf mengatakan, pemberlakukan new normal ini merupakan pertanda bahwa pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah berakhir.

Namun, kata Ma'ruf, untuk dapat mengakhiri PSBB dan memasuki new normal terdapat prasyarat dari WHO yang harus terpenuhi.

Pertama, penularan virus sudah terkendali yang ditunjukkan dengan rasio penyebaran (Ro) dalam satu wilayah berada di bawah 1 selama dua minggu berturut-turut.

Kedua, tersedianya layanan dan sistem kesehatan untuk menangani kasus Covid-19 baru.

Ketiga, kemampuan dalam melakukan pelacakan yang ditandai dengan kecukupan jumlah pelaksanaan testing.

"Selain itu, perubahan perilaku masyarakat yang tidak bisa ditawar dalam kondisi tatanan baru tersebut adalah pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat," kata Ma'ruf.

Protokol kesehatan tersebut antara lain kewajiban memakai masker saat beraktivitas atau bepergian, tetap menjaga jarak (physical distancing), selalu mencuci tangan dengan sabun, dan menerapkan perilaku hidup sehat.

Penerapan new normal di wilayah yang sudah memenuhi prasyarat, kata dia, akan dilakukan secara bertahap.

Dalam pelaksanaannya nanti, Ma'ruf pun meminta para pelaku ekonomi baik konvensional maupun syariah dapat menyesuaikan diri.

Baca juga: Pakar Epidemiologi: Bekasi Harus Siap Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19 jika Terapkan New Normal

"Kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman seperti restoran, akan lebih dahulu dibuka secara terbatas dan menyusul kegiatan ekonomi lain yang berskala besar seperti pusat perbelanjaan," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, penerapan new normal merupakan salah satu bagian transisi yang harus dilakukan selagi menunggu ditemukannya vaksin dan obat untuk Covid-19.

Selain itu, penerapan new normal juga diharapkan dapat mendorong pergerakan ekonomi termasuk ekonomi syariah yang sempat terpuruk akibat pandemi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com