Pimpin Rapat, Jokowi Singgung Pengelolaan Data Covid-19 yang Belum Terpusat

Kompas.com - 04/06/2020, 11:43 WIB
Presiden Joko Widodo mengecek kesiapan penerapan standar new normal atau kenormalan baru di Masjid Baiturrahim, yang terletak di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo mengecek kesiapan penerapan standar new normal atau kenormalan baru di Masjid Baiturrahim, yang terletak di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta data penananganan Covid-19 dibuat terpusat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas ihwal percepatan penanganan Covid-19 melalui video conference, Kamis (4/6/2020).

"Saya ingin menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semua, pertama berkaitan dengan satu data. Seperti saya bilang sudah saya sampaikan pada ratas Selasa lalu, bahwa manajemen untuk satu data ini sudah mulai diperbaiki," ujar Jokowi. 

Baca juga: 9 Awak Kapal Keruk Timah Positif Covid-19, Operasionalnya Dihentikan

Ia mengatakan, pengelolaan data yang benar akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang akurat dalam menangani Covid-19.

Dengan adanya kebijakan satu data yang terpusat, kebijakan penanganan Covid-19 juga bisa dilakukan secara cepat.

"Sehingga kita nanti bisa melaporkan secara real time dari laboratorium Gugus Tugas yang ada di daerah sehingga pengambilan keputusan dan kebijakan bisa tepat dan akurat. Untuk itu saya minta sekali lagi pintunya betul-betul hanya satu," lanjut dia.

Sebelumnya Presiden juga pernah menyinggung problem pengelolaan data yang kurang transparan.

Ia pun meminta jajarannya menampilkan data terkait virus corona atau Covid-19 secara lebih transparan kepada masyarakat.

Baca juga: PSBL, Cara Jakarta Kunci RW Zona Merah Covid-19

Ini termasuk data terkait jumlah orang yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

"Baik jumlah PDP, jumlah ODP setiap daerah, yang positif, meninggal, sembuh, semuanya jelas dan terdata dengan baik. Harusnya setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu," kata Jokowi saat rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (13/4/2020).

"Untuk yang sudah dites PCR berapa, ada semuanya dan terbuka. Sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X