Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Kompas.com - 03/06/2020, 16:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, jumlah pasien meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 bertambah sebanyak 35 orang.

Penambahan kasus ini berdasarkan data yang dihimpun pemerintah semenjak 24 jam terakhir yaitu pada Selasa (2/6/2020) pukul 12.00 hingga Rabu (3/6/2020) pukul 12.00 WIB.

Dengan demikian, total pasien meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 menjadi 1.698 orang.

"Pasien meninggal dunia sebanyak 35 orang. Totalnya menjadi 1.698 orang," kata Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Baca juga: Sebaran 22 Pasien Meninggal Dunia akibat Covid-19, di Jawa Barat Tertinggi

Dalam data itu, penambahan pasien meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 terjadi di 12 provinsi dari 34 provinsi yang terdampak.

Penambahan kasus meninggal dunia tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur, yakni 7 kasus, sehingga total kasus meninggal dunia di provinsi ini menjadi 429 kasus.

Kemudian DKI Jakarta sebanyak 5 kasus, sehingga total pasien meninggal dunia di provinsi ini menjadi 523 kasus.

Kalimantan Tengah sebanyak 4 kasus, sehingga total kasus pasien yang meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 menjadi 24 kasus.

Baca juga: Ayah Pelatih Aston Villa Meninggal Dunia karena Virus Corona


Berikut sebaran kasus pasien Covid-19 meninggal dunia dalam 24 jam terakhir:

1. Jawa Timur : 11 kasus

2. DKI Jakarta : 5 kasus

3. Kalimantan Tengah : 4 kasus

4. Jawa Barat : 3 kasus

5. Kalimantan Selatan : 3 kasus

6. Sulawesi Utara : 3 kasus

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com