Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas: Kami Sedang Susun Protokol untuk Masyarakat Produktif dan Aman

Kompas.com - 29/05/2020, 13:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko mengatakan, pemerintah sedang menyusun protokol agar masyarakat bisa kembali produktif dalam beraktivitas dan tetap aman selama pandemi Covid-19.

"Kami saat ini sedang menyusun protokol untuk masyarakat profuktif dan aman," ujar Subandi dalam konferensi pers daring bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat (29/5/2020).

Menurut dia, protokol tersebut disusun berdasarkan tiga poin acuan yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga: ASN Akan Jadi yang Pertama Menerapkan New Normal di Kepri

Tiga poin ini, kata Subandi, juga diadopsi oleh negara-negara di dunia.

"Pertama, epidemiologi di mana daya tular atau Rt (angka infeksi reproduksi efektif) sudah harus di bawah 1," ujar dia.

Subandi memberikan gambaran, angka daya tular rata-rata saat ini berkisar antara 1,5 hingga 1,7.

"Yang mana artinya satu orang (positif Covid-19), bisa menularkan ke 2 orang hingga 6 orang lain. Jadi ini masih sangat tinggi," tutur Subandi.

Karenanya, angka Rt ini harus diturunkan dengan menggunakan intervensi dari pihak terkait dan masyarakat.

Poin kedua, kata Subandi, yakni kemampuan pelayanan kesehatan.

Baca juga: Penerapan New Normal di Sekolah, Pemerintah Diminta Contoh Australia

Dalam hal ini, WHO mensyaratkan dengan perhitungan jumlah kasus baru secara rata-rata harus bisa dilayani dengan jumlah tempat tidur 20 persen lebih banyak di atas 120 persen kasus baru.

Pada poin ketiga, WHO mensyaratkan surveilans atau jumlah pemeriksaan kesehatan yang cukup.

Terkait pemeriksaan ini, Bappenas menghitung bahwa idealnya Indonesia minimal menyediakan 940.000 tes per 1 juta penduduk.

"Sementara saat ini kita baru 270.000 tes sehingga belum sampai sepertiganya," ucap Subandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com