Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Pariwisata Tak Tergesa-gesa

Kompas.com - 28/05/2020, 12:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pembukaan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19 tak tergesa-gesa.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang pariwisata di masa pandemi melalui video conference, Kamis (28/5/2020).

"Mengenai waktunya kapan ini betul-betul, tolong tidak usah tergesa-gesa. Tetapi tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan dilalui dan dikontrol dengan baik," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Prediksi Tren Pariwisata Bergeser ke Solo Traveling hingga Staycation

Ia pun mensyaratkan sektor pariwisata dapat beroperasi di suatu daerah bila R0 (basic reproductive number, R-naugt) atau potensi penularan Covid-19 tercatat di bawah 1.

"Saya minta diidentifikasi daerah-daerah tujuan destinasi wisata yang memiliki R0 di bawah 1, Rt (R effective)-nya di bawah 1, sehingga betul-betul secara bertahap kita bisa membuka sektor pariwisata tetapi sekaligus dengan pengendalian protokol yang ketat," ujar Jokowi.

Rt yang dimaksud Jokowi adalah angka reproduksi setelah adanya kebijakan pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Baca juga: Pariwisata Dibuka Lagi, Jokowi: Fokus ke Wisatawan Domestik

Ia pun mewajibkan pelaku pariwisata menerapkan protokol kesehatan secara ketat bila nanti beroperasi kembali.

"Saya minta Menpar menyiapkan program promosi pariwisata di dalam negeri yang aman Covid-19, termasuk menggencarkan promosi produk lokal dan atraksi pariwisatanya. Tetapi sekali lagi tolong ini lapangannya diikuti dengan ketat sebelum kita membuka," kata Jokowi.

"Sehingga wisatawan baik domestik maupun luar bisa berwisata dengan aman dan masyarakat bisa produktif utamanya bagi pelaku pariwisata," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com