Kompas.com - 28/05/2020, 11:45 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memprediksi tren pariwisata akan bergeser selama fase new normal atau kenormalan baru karena pandemi virus corona atau Covid-19.

Masyarakat akan memilih pariwisata yang tak melibatkan orang banyak.

"Referensi hiburan akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang, seperti solo travel tour, wellness tour, termasuk di dalamnya juga virtual tourism serta staycation," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: NTT Kembali Buka Pariwisata dengan Protokol Kesehatan

Selain itu, Jokowi menyebutkan, para wisatawan juga akan mempertimbangkan faktor kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan dalam memilih tempat berwisata.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pelaku industri pariwisata untuk mengantisipasi perubahan tren ini.

Dengan begitu, saat memasuki fase new normal dan pariwisata dibuka kembali, industri sudah siap.

"Industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul mengantisipasi terjadinya perubahan tren ini dan kita harus bisa betul-betul mencium perubahannya ke arah mana," kata dia.

Baca juga: Ingin Buka Pariwisata Saat New Normal, Jokowi Akui Risikonya Besar

Jokowi menegaskan, sektor pariwisata dalam negeri harus kembali produktif. Namun, di sisi lain juga harus mengutamakan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

"Oleh sebab itu, sehabis pandemi ini kita harus melakukan inovasi, melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga bisa cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar akan terjadi di dunia pariwisata global," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

Nasional
Jokowi: Masih Ada Peluang Memperbaiki bagi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Jokowi: Masih Ada Peluang Memperbaiki bagi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

Nasional
Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Saya Sepakat dengan MK, Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tak Boleh Merugikan

Jokowi: Saya Sepakat dengan MK, Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tak Boleh Merugikan

Nasional
Rapat dengan Komisi VIII DPR, Kemensos Berkomitmen Dukung RUU PB

Rapat dengan Komisi VIII DPR, Kemensos Berkomitmen Dukung RUU PB

Nasional
Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Nasional
Kritik Kedatangan WN China,  PAN: Protes Masyarakat Seakan Tak Didengar Pemerintah

Kritik Kedatangan WN China, PAN: Protes Masyarakat Seakan Tak Didengar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

Nasional
Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Nasional
Libur Lebaran, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik 38 hingga 100 Persen

Libur Lebaran, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik 38 hingga 100 Persen

Nasional
Materi TWK Pegawai KPK Dinilai Aneh, Agus Raharjo Minta KASN Turun Tangan

Materi TWK Pegawai KPK Dinilai Aneh, Agus Raharjo Minta KASN Turun Tangan

Nasional
Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Akan Terus Lakukan Advokasi

Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Akan Terus Lakukan Advokasi

Nasional
Novel Baswedan Sebut Banyak Pegawai Tak Lolos TWK Belum Terima SK Pembebasan Tugas

Novel Baswedan Sebut Banyak Pegawai Tak Lolos TWK Belum Terima SK Pembebasan Tugas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X