Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Pemerintah Berupaya Pulihkan Ekonomi dan Hilangkan Covid-19

Kompas.com - 21/05/2020, 23:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sedang menyusun rencana pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

Konsep pemulihan ekonomi itu tak akan meniadakan upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Pemerintah sekarang sedang memikirkan bagaimana melakukan pengembalian untuk melakukan recovery pemulihan ekonomi yang Insya Allah dalam beberapa waktu yang akan datang coba digulirkan," ujar Ma'ruf melalui siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (21/5/2020).

Baca juga: 21 Pasien Positif Covid-19 Meninggal di Sumsel, Jubir Gugus Tugas: Masih Batas Normal

"Supaya ekonomi yang terdampak ini bisa kembali lagi dengan tetap menjaga kesehatan masyarakat. Dengan tetap berusaha mengendalikan dan menghilangkan Covid-19 tetapi bagaimana ekonomi bisa tumbuh," lanjut dia.

Ia menambahkan pemulihan ekonomi perlu dilakukan agar perlahan bisa bangkit kembali selepas masa tanggap darurat Covid-19.

Ia pun mengatakan, memulihkan kembali perekonomian yang menurun akibat Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintah.

Baca juga: Update Covid-19 Sulut: Tambah 30 Pasien Positif, Ini Alasan Peningkatan Kasus Tinggi

"Karena itu kami mohon doa kepada seluruh bangsa, kepada seluruh masyarakat supaya upaya-upaya untuk mengembalikan memulihkan ekonomi nasional kita sehingga sedikit demi sedikit kehidupan ekonomi masyarakat bisa dikembalikan," kata Ma'ruf.

"Marilah kita berdoa kepada Allah sambil bersabar dan sambil berusaha dengan sekuat tenaga. Jangan ada lagi kata menyerah. Kita harus semangat dan Covid-19 harus mendorong kita untuk bangkit," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com