Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Gugus Tugas Sebut 81 Persen Masyarakat Ingin PSBB Berakhir

Kompas.com - 20/05/2020, 19:13 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut sebanyak 81 persen masyarakat Indonesia ingin pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir.

Kendati demikian, Doni mengatakan, keinginan mayoritas masyarakat itu belum bisa dipenuhi.

"Data yang disampaikan salah satu kementerian dan lembaga yang lapor ke Presiden, 81 persen masyarakat kita ingin segera akhiri PSBB. Tetapi tidak mungkin bisa cabut PSBB apabila masyarakat masih belum patuh," ujar Doni Monardo usai rapat kabinet terbatas, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Doni Monardo: Jika Kurva Tak Menurun, Tak Mungkin PSBB Dilonggarkan

Menurut Doni, tingkat kepatuhan masyarakat sangat penting untuk menekan angka penyebaran virus corona.

Doni pun mengaku prihatin banyak masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah selama PSBB.

"Kami juga prihatin, saya sangat prihatin karena masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.

Baca juga: Jika Kurva Covid-19 Turun, Cuti Bersama Dimajukan ke Juli

Doni meyakini, apabila dalam dua minggu kedepan masyarakat dapat mematuhi peraturan PSBB, maka kurva kasus positif Covid-19 di Indonesia akan menurun.

"Yang sangat kita khawatirkan apabila masyarakat masih kurang peduli dengan risiko yang akan terjadi, masih ramai, masih sering kumpul-kumpul, masih sering melakukan aktivitas yang sebenernya bisa ditahan, bisa dihindari," kata Doni.

Doni menuturkan, menjelang Hari Raya Idul Fitri adalah waktu yang krusial apabila masyarakat ingin segera memulai kehidupan baru atau new normal.

Baca juga: Tagar #TerserahIndonesia, Kritik di Tengah Rencana Era Normal Baru...

 

Untuk itu, pemerintah meminta seluruh masyarakat dapat mengikuti peraturan agar dapat memutus mata rantai penularan virus corona.

"Menjelang Lebaran dan akhir Lebaran, sekali lagi, adalah saat-saat kritis. Kalau kita ingin segera memutus mata rantai penularan, kalau kita ingin segera ke kehidupan new normal, maka 2 minggu terakhir adalah waktu terbaik," ucap Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com