Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viral Tagar #IndonesiaTerserah, Ini Tanggapan Ketua Gugus Tugas

Kompas.com - 18/05/2020, 15:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta tenaga kesehatan tidak kecewa dengan situasi terkait penanganan dan pengendalian wabah virus corona di Indonesia.

Hal itu disampaikan Doni menanggapi viralnya tanda pagar (tagar) #IndonesiaTerserah di media sosial.

"Video Indonesia terserah, kita sangat tidak berharap kalangan dokter kecewa. Sejak awal, kita kedepankan ujung tombak kita," ujar Doni usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Indonesia Terserah, Kebijakan Plin-plan, dan Pembiaran Negara...

"Kalau masyarakat terpapar sakit, dirawat di rumah sakit, apalagi dalam jumlah yang banyak dan tempat perawatan penuh maka yang sangat repot adalah dokter dan perawat. Dari awal, ini jadi bahasan yang selalu kami kemukakan. Jangan kita biarkan dokter kelelahan," ujar Doni lagi.

Untuk itu, ia meminta masyarakat mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan tetap beraktivitas di rumah.

Doni mengatakan, hal itu bertujuan untuk membantu para dokter agar jumlah pasien positif Covid-19 di rumah sakit tidak membeludak dan melebihi kapasitas tenaga medis.

"Kehilangan dokter adalah kerugian besar bagi bangsa. Mari saling mengingatkan. Cegah dan hindari jangan sampai sakit. Segala ketentuan berbubungan dengan protokol kesehatan, Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan hendaknya dipatuhi," tutur Doni.

Baca juga: Indonesia Terserah, Kritik untuk Pemerintah dan Pengingat untuk Kita Semua...

Sebelumnya, “Indonesia Terserah” menjadi topik yang belakangan ini ramai dibicarakan oleh publik.

Warganet menyuarakan kekecewaan mereka tentang kebijakan pemerintah yang dianggap melonggarkan pergerakan masyarakat menjelang Lebaran.

Di media sosial Twitter, twit yang diunggah tak hanya mengkritik pemerintah, tetapi juga perilaku sebagian masyarakat yang tak disiplin dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Topik itu mulai menjadi pembicaraan sejak Jumat (15/5/2020) setelah adanya kerumunan saat penutupan McD Sarinah dan keramaian di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com