Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSBB Jabar Berakhir 20 Mei, Ridwan Kamil Akan Evaluasi Wilayah yang Bisa Relaksasi

Kompas.com - 16/05/2020, 21:03 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa Barat akan berakhir pada 20 Mei mendatang.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau Emil menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi PSBB yang telah dilaksanakan selama dua pekan.

"Nanti hasil PSBB provinsi ini dievaluasi," kata Emil dalam konferensi pers online yang disiarkan BNPB, Sabtu (16/5/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Hasil PSBB Se-Jawa Barat Menggembirakan

Ia menyatakan, Pemprov Jabar akan menentukan kabupaten/kota yang dapat melakukan relaksasi PSBB.

Menurut Kang Emil, penerapan PSBB di Jabar sejauh ini membuahkan hasil signifikan terhadap penurunan penularan Covid-19.

"Kami akan melakukan keputusan mana yang lanjut PSBB, mana yang diturunkan relaksasi," ucapnya.

Emil memaparkan, hanya 37 wilayah Jawa Barat yang termasuk zona waspada.

Baca juga: Gubernur Banten Perpanjang PSBB Tangerang Raya hingga 31 Mei

Sementara itu, 63 persen wilayah dikatakan aman.

"Yang perlu diwaspadai hanya 37 persen, berarti 63 persennya masuk dalam rentang aman dan terkendali," ujar Emil.

Karena itu, ia berharap Jabar dapat melakukan relaksasi PSBB secepatnya agar roda ekonomi kembali normal.

Kendati demikian, Emil menegaskan strategi pencegahan dan perawatan tetap dikedepankan oleh Pemprov Jabar.

"Saya meyakini kita belum bisa meniadakan Covid-19 sebelum ada vaksin dan obatnya, sehingga benteng pencegahan itu akan kami perkuat sampai vaksin itu ditemukan," kata Emil.

Baca juga: Pemerintah: PSBB adalah Senjata untuk Mengendalikan Penularan Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com