Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: PSBB adalah Senjata untuk Mengendalikan Penularan Covid-19

Kompas.com - 15/05/2020, 21:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan senjata untuk mengendalikan penularan Covid-19.

"Komitmen kita adalah bahwa PSBB merupakan senjata seluruh masyarakat untuk mengendalikan laju pertambahan kasus positif Covid-19," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (15/5/2020).

Menurut Yuri, beberapa hari terakhir banyak pihak mengevaluasi dan menyampaikan penilaian soal penerapan PSBB.

Baca juga: Pelanggar PSBB di Kota Tangerang Terancam Denda Rp 25 Juta

Sementara itu, sesuai arahan Presiden, semua daerah yang telah disetujui menerapkan PSBB harus menjalankan teknis aturannya secara maksimal.

"Sehingga bisa menekan penambahan kasus baru dan menekan angka kematian. Kemudian didukung pula dengan pemeriksaan secara masif, tracing lebih aktif serta dilakukan isolasi ketat dan dirawat lebih ketat," tegas Yuri.

Oleh karena itu, pemerintah mengingatkan bahwa dalam PSBB ada kegiatan yang dilarang, dibatasi, dan ada pula kegiatan yang diatur dengan baik.

"Misal kegiatan sosial yang sifatnya tidak terkait kebutuhan dasar seperti logistik, atau layanan kesehatan maka diharapkan ditutup," tegas Yuri.

"Yang masih diizinkan adalah transportasi, keamanan, ketertiban masyarakat masih tetap diizinkan untuk beroperasi. Sehingga perlu diatur dalam teknis PSBB, salah satunya dengan adanya SE Nomor 4 Tahun 2020," tambah Yuri.

Pada Jumat sore, Yurianto juga mengungkapkan ada penambahan 490 kasus baru Covid-19 di Indonesia.

Sehingga secara akumulatif ada 16.496 kasus positif Covid-19 di Indonesia sampai saat ini.

Berdasarkan data yang dipaparkan Yurianto, kasus baru pasien positif Covid-19 tersebar di 25 provinsi.

Baca juga: Sanksi untuk Pelanggar PSBB di Kota Tangerang, Bersihkan Fasilitas Umum hingga Denda Rp 25 Juta

Yurianto melanjutkan, pemerintah juga mencatat ada penambahan 285 pasien yang telah dinyatakan sembuh sehingga total pasien sembuh ada 3.803 orang.

Kemudian, dia juga menyatakan kabar duka dengan masih adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

Ada penambahan 33 pasien yang tutup usia setelah sebelumnya dinyatakan positif virus corona, sehingga jumlah pasien meninggal dunia menjadi 1.076 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com