Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baznas Serukan Keluarga Mampu Bantu Keluarga Miskin Terdampak Pandemi

Kompas.com - 13/05/2020, 18:39 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengimbau masyarakat yang mampu untuk membantu keluarga yang tidak mampu karena terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Imbauan itu disampaikan oleh Ketua Baznas Bambang Sudibyo dalam konferensi video, Rabu (13/5/2020).

"Ada kelas menengah dan atas yang masih dapat memiliki ruang ekonomi yang lebih baik. Untuk itu Baznas mengajak mereka untuk memberikan zakatnya, infaq dan sedekah kepada Baznas dan Laz (Lembaga Amil Zakat)," kata Bambang.

"Dan menyerukan agar keluarga mampu dapat membiayai biaya hidup satu keluarga tidak mampu di sekitarnya," lanjut dia.

Baca juga: Zakat Wujudkan Mimpi Anak Buruh Bangunan Kuliah di UGM

Menurut Bambang, dengan bergotong-royong akan lebih mudah mengatasi dan menghadapi pandemi Covid-19.

Diketahui, Baznas telah memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) dan ventilator untuk beberapa rumah sakit yang membutuhkan.

Bantuan ini diberikan melalui Tim Baznas Tanggap Bencana dalam rangka penanganan Covid-19.

"Bahkan kami juga memberikan bantuan ventilator dan juga membangunkan ruang isolasi di beberapa rumah sakit," ujar Bambang.

Baca juga: Baznas Bantu Bangun Ruang Isolasi Sejumlah RS yang Tangani Covid-19

Selain itu, Baznas juga telah membagikan bantuan berupa uang pada unit usaha kecil menengah (UKM), ojek online dan pekerja informal yang menganggur karena terdampak Covid-19.

"Baznas telah menggerakan tim layanan aktif Baznas untuk memberikan bantuan paket logistik keluarga serta bantuan tunai mustahik yang kalau di lingkungan pemerintah sering disebut dengan bantuan langsung tunai bagi mereka yang membutuhkan," ungkap dia.

Bambang mengatakan, semua bantuan diberikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yakni dengan cara langsung datang ke daerah-daerah yang membutuhkan tanpa mengumpulkan massa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com