Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Data Penerima Bansos Tahap Pertama

Kompas.com - 08/05/2020, 13:28 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Evaluasi data penerima bantuan sosial tahap pertama perlu segera dilakukan agar proses penyaluran bansos tahap kedua berjalan lancar.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kementerian Sosial dapat berkoordinasi dengan dinas sosial di daerah dalam upaya mengevaluasi dan memvalidasi data penerima bansos tersebut.

Hal itu menyusul masih banyaknyak kepala keluarga yang hingga kini masih belum menerima bansos dari pemerintah sebagai akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E

"Sehingga diharapkan penyaluran bansos tahap kedua didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan dengan maksimal," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Ia juga meminta agar pemerintah membangun sistem khusus yang memuat data masyarakat penerima bansos tersebut.

Sistem itu nantinya dapat memuat skema penyaluran bansos serta siapa saja masyarakat yang telah menerimanya.

"Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, penyaluran bansos tidak mungkin sepenuhnya bisa tepat sasaran.

"Menurut saya, kalau kita hidup di surga mungkin (bisa). Nah, selama kita hidup di dunia ini pasti ada saja yang tidak tepat sasaran," ujar Juliari dalam diskusi daring bertajuk "Solidaritas Sosial" yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen, Jumat (8/5/2020).

Hal tersebut diungkapkan Juliari menanggapi pemberitaan dan keluhan masyarakat perihal bansos untuk warga terdampak Covid-19 yang salah sasaran.

Dia lalu menceritakan pengalaman saat memantau secara langsung sejumlah titik penyaluran sembako di Jakarta.

"Itu sebenarnya tak seheboh yang kita baca di media. Baik soal data, soal masalah lain, apalagi kalau kita lihat di lapangan," lanjut Juliari.

Baca juga: Sejumlah Warga Surabaya yang Meninggal Masuk Daftar Penerima Bansos Covid-19

Dia pun mengakui ada penyebab penyaluran bansos tak tepat sasaran.

Salah satunya karena negara-negara di dunia tak pernah benar-benar siap dengan wabah Covid-19.

"Karena kita tidak pernah siap untuk bencana semasif Covid-19 ini. Kalau kita lihat di negara yang lebih kaya, lebih maju saja di sana juga kacau balau, rumah sakit tak muat," ujar Juliari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com