Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Bansos Tetap Disalurkan Sambil Perbaiki Data Warga Terdampak Covid-19

Kompas.com - 04/05/2020, 07:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menyempurnakan data penerima bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 yang tumpang tindih.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, walaupun masih banyak data tumpang tindih, tetapi pemerintah tetap menyalurkan bansos sembari membenahi data-data tersebut.

"Penyaluran harus tetap kita berikan, sebab sudah banyak yang membutuhkan. Tentunya sambil kita benahi datanya," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Kemensos Kawal Penyaluran Bansos untuk 1,9 Juta Keluarga Terdampak Covid-19

Muhadjir pun meminta pihak RT/RW, lurah, dan camat untuk mendata warga dengan teliti. Terutama warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

"Saya mohon kerja samanya RT, RW dan Pemprov DKI agar datanya akurat sehingga betul-betul tepat sasaran, terutama mereka yang paling terdampak pandemi ini," kata dia.

Selain itu, Muhadjir juga meminta kesadaran warga apabila sudah menerima bantuan atau sudah mampu dan masih terdata sebagai penerima, untuk mengalihkan bantuan tersebut kepada yang lebih membutuhkan.

Baca juga: Menemukan Penyelewengan Bansos? Lapor ke Kemensos Melalui Nomor Ini

Peranan RT/RW, kata dia, sangat penting untuk menyadarkan warga dalam posisi tersebut agar mereka berlapang dada untuk mengalihkan bantuannya.

Adapun penyaluran bansos dari Presiden di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan rampung pada 5 Mei 2020.

Setidaknya, terdapat 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI yang akan menerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dampak Covid-19.

Selain DKI, terdapat 600.000 KPM di Bodetabek yang juga akan mendapatkan bantuan yang sama.

Baca juga: Mensos: Tak Usah Ribut Data Bansos, Semua Bisa Diselesaikan Kekeluargaan

Wilayah DKI dan Bodetabek menjadi sasaran utama pemberian bansos tersebut karena merupakan wilayah yang pertama kali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pencegahan Covid-19.

Berdasarkan data Kemensos pada 3 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, bansos Presiden telah disalurkan kepada 637.410 KPM atau 67 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM di DKI Jakarta.

Pemerintah juga telah menambah vendor logistik sembako untuk bansos Presiden dari 5 menjadi 12.

Di antaranya PT Pasar Tani, Pertani Karawang, Food Station, Giri Mekar & PPI Cakung, TGV Tangerang, Ciber, Bahtera Assa, Transmart, dan CV Mount Cino.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com