Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mensos Minta Masyarakat yang Dapat Bansos Lebih dari Satu Kali untuk Berbagi

Kompas.com - 02/05/2020, 08:47 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara meminta masyarakat yang mendapat bantuan sosial (bansos) lebih dari satu kali untuk berbagi.

Pasalnya, selain bansos sembako dari Presiden, masyarakat terdampak Covid-19 juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi (pemprov) masing-masing.  

“Kalau nanti ada masyarakat yang sudah menerima bantuan, tapi ternyata sudah mendapatkan bantuan dari misalnya Pemprov DKI, ya sebaiknya bansos sembako Presiden ini diberikan ke tetangganya yang belum mendapatkan,” kata Mensos seperti dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com.

Hal tersebut dikatakan Mensos saat berkunjung ke RW 07, Kelurahan Slipi, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, Jumat (01/05/2020).

Kedatangan mendadak Mensos ini untuk memastikan distribusi sembako Bantuan Presiden tahap 1 untuk wilayah DKI Jakarta, dan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok, Bekasi (Jabodetabek) berjalan dengan lancar.

Baca juga: Mensos Akui Bansos Sempat Tersendat karena Tas Jinjing Belum Tersedia

Penyaluran tahap 1 ini akan didistribusikan untuk tujuh kecamatan di wilayah Jabodetabek.

Dalam kunjungan ini, Mensos mengecek langsung proses pengangkutan sembako Bantuan Presiden mulai dari petugas hingga ke kendaraan pengangkut. Mensos juga memberikan arahan dan briefing kepada petugas.

Selain ke RW 07, Kelurahan Slipi, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, Mensos meninjau pula lokasi distribusi Bantuan Presiden di RW 01, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Saya perlu memastikan bahwa bansos sembako Bantuan Presiden ini tidak hanya berjalan cepat, tepat, namun juga harus dipastikan isinya sesuai,” kata Mensos.

Baca juga: Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi

Bantuan Presiden sendiri mulai disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek sejak Senin (20/4/2020).

Dengan nilai total Rp 3,4 triliun, Bantuan Presiden tersebut menjangkau 1,9 juta keluarga, Setiap keluarga akan mendapat Rp 600.000 yang disalurkan sebulan dua kali.

Selain Bantuan Presiden, Kementerian Sosial (Kemensos) mendistribusikan Bansos Tunai (BST) kepada masyarakat terdampak Covid-19 sebagai program jaring pengaman sosial,

BST menjangkau 9 juta kepala keluarga (KK) di luar Jabodetabek yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp 600.000 per KK per bulan.

Baca juga: Agar Tepat Sasaran, Mensos Minta RT dan RW Kawal Distribusi Bansos

Baik Bantuan Presiden maupun BST disalurkan selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

Agar sampai ke keluarga penerima manfaat, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia, personel TNI dan para Ketua RW dan RT di wilayah setempat untuk penyaluran Bansos.

Mensos bersama jajarannya pun terus memonitor dan mendorong proses distribusi bantuan hingga diterima masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com