Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Distribusi Bansos ke 1,2 Juta KK di Jakarta Tepat Sasaran

Kompas.com - 20/04/2020, 12:04 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sudah menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada 1,2 juta kepala keluarga di DKI Jakarta.

Tim penyalur Bansos dilepas secara simbolis oleh Menteri Sosial Juliari Batubara di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/4/2020).

"Bantuan sosial tadi pagi sudah dimulai secara besar-besaran untuk 1,2 (juta) dimulai di DKI terlebih dulu lalu Bodetabek dan nanti di daerah-daerah lainnya," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Senin (20/4/2020).

Ia meminta penyaluran Bansos tepat sasaran. Jokowi pun meminta penyaluran Bansos dikontrol ketat dan dipastikan tersampaikan kepada warga yang membutuhkan.

Baca juga: Paket Bansos Pemkot Bekasi Berisi Mi, Sarden, dan Produk UMKM

"Saya ingin bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan sehingga bantuan bisa diterima penerima dengan baik dan sekali lagi bisa tepat sasaran. Saya kira itu," lanjut Presiden.

Sebelumnya, Jokowi memastikan 3,7 juta keluarga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Bantuan ini akan diberikan selama dua bulan selama masa tanggap darurat Covid-19.

“Khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita siapkan program bansos khusus untuk 3,7 juta berbasis keluarga," kata Jokowi, Selasa (7/4/2020).

Jokowi menyebut, bantuan untuk 1,1 juta keluarga akan disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara bantuan untuk 2,6 juta disiapkan pemerintah pusat.

Namun, Jokowi belum membeberkan bentuk dan besaran bansos yang akan diberikan kepada 3,7 juta keluarga itu.

Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan Kementerian Sosial untuk mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jabodetabek.

Baca juga: Sejumlah Ketua RT di Depok Disebut Sunat Bansos karena Data Pemkot Tak Akurat

Hal ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk meredam dampak sosial ekonomi akibat pandemi virus corona.

Adapun, total alokasi anggaran untuk menghadapi corona dan meredam dampak ekonomi yang mengikutinya sebesar Rp 405,1 triliun.

Sebanyak Rp 110 triliun di antaranya akan digunakan untuk perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com