Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Segera Realisasikan Bansos bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Kompas.com - 15/04/2020, 20:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Manager Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, selain fokus pada kesehatan, pemerintah juga harus fokus kepada dampak sosial yang diakibatkan oleh Covid-19 ini.

Oleh karena itu, pendistribusian bansos tersebut harus dipercepat karena masyarakat terdampak terutama yang miskin dan rentan miskin sangat membutuhkannya.

"Pendistribusian bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun bantuan yang terintegrasi dengan bantuan reguler lain seperti PKH, Kartu Sembako dan program lainnya kepada masyarakat harus segera direalisasikan," ujar Badiul Hadi, dikutip dari siaran pers, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: Gubernur Emil: Paket Bansos Diantar Ojol dan Opal ke Rumah Penerima Bantuan

Tak hanya cepat dalam penyalurannya, kata dia, pemerintah juga juga harus melakukan pendataan secara cermat.

Artinya, kata dia, pemerintah tidak salah sasaran dalam menyalurkan bantuan tersebut.

"Tidak kalah penting pencairan bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menterinya telah menunjukkan fokus dan prioritas yang benar, yakni melalui pendekatan whole-government dan intervensi dari semua jalur.

"Tetapi ujiannya adalah memastikan terjadinya percepatan atas semua rencana dan target kerja penanganan Covid-19," kata dia.

Baca juga: Pakai Pos dan Ojol, Bansos dari Pemprov Jabar Disalurkan ke Rumah Warga Depok

Terutama untuk memastikan realisasi tes massal di DKI Jakarta dan realisasi bantuan tunai dan bantuan lainnya kepada warga yang wilayahnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sementara itu, Direktur Migrant Care Wahyu Susilo (Direktur Migrant CARE) meminta pemerintah juga tidak melupakan pekerja migran dalam memberikan bantuan.

"Pekerja migran, walau menjadi kelompok yang paling awal terpapar Covid-19, kerap dilupakan dalam skema bantuan sosial," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia harus ada skema khusus bagi pekerja migran, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, yang bertahan di negara tempat bekerja, serta yang pulang ke kampung halaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com