Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KRL Padat, Wali Kota Depok Minta Jakarta Sinergis Terapkan PSBB dengan Kota Satelit

Kompas.com - 14/04/2020, 17:40 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menganggap Pemprov DKI Jakarta harus sinergis dengan kota-kota satelit Ibu Kota dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kita (berharap) sinergis saja dengan DKI, kita kan satu kesatuan, sesuai arahan presiden, sebagai Jabodetabek," kata Idris saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

"Kemarin kan ada juga pelanggaran kantor di Jakarta yang seharusnya karyawannya dipekerjakan di rumah (selama PSBB), tapi tidak dilakukan. Itu yang harus ditegur biar efektif. Biar mereka kerja di rumah, orang Depok ya di Depok, enggak perlu ke Jakarta," imbuh dia.

Baca juga: 5 Kepala Daerah Bodebek Minta Operasional KRL Dihentikan Selama PSBB

Idris menyoroti fenomena penumpukan penumpang kereta rel listrik (KRL)/commuter line selama 2 hari terakhir karena para komuter terpaksa masuk kantor di Jakarta. Padahal, seharusnya mereka kerja dari rumah selama PSBB di Jakarta.

Namun, KRL sebagai angkutan yang memfasilitasi para komuter dari Bekasi, Depok, dan Bogor, justru dibatasi kapasitas dan waktu operasionalnya, mengakibatkan penumpukan penumpang.

Guna melindungi warganya dari kemungkinan tertular Covid-19 akibat berdesakan di kereta, para pimpinan wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) mengusulkan agar operasional KRL disetop ketika PSBB berlaku pada Rabu (15/4/2020) di Bodebek.

Baca juga: Penumpang KRL Padat Saat PSBB, Anies Bilang Banyak Perusahaan Tak Taat Aturan

Akan tetapi, Idris berharap agar opsi itu jadi opsi terakhir. Ia menduga, penyetopan operasional KRL akan melindungi warga dari berdesakan di kereta, namun memunculkan masalah baru.

Idris meminta Pemprov DKI Jakarta menertibkan para perusahaan bandel itu.

"Meliburkan operasi KRL tapi kalau mereka (pegawai) ada kewajiban kerja di Jakarta, mereka mau naik apa?" ujar Idris.

"Yang pasti bus nantinya akan diserbu. Diserbu juga nanti (bus) ada pembatasan, sementara mereka harus bekerja di sana. Jadi akan terjadi gesekan di bawah, makanya harus sinergi. Dia bekerja di mana? Di kantor," ia mengakhiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com