Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendaftaran Kartu Prakerja Resmi Dibuka, Tahap Pertama Hanya untuk 164.000 Orang

Kompas.com - 11/04/2020, 19:36 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran program Kartu Prakerja resmi dibuka, Sabtu (11/4/2020).

Pembukaan pendaftaran ini ditandai dengan peresmian yang dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pendaftaran program Kartu Prakerja resmi dimulai," kata Airlangga saat peresmian, Sabtu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut, program ini akan menjangkau 5,6 juta orang.

Namun, Airlangga menyebut, untuk tahap pertama ini hanya dibuka pendaftaran untuk 164.000 peserta.

Baca juga: Simak! Selain Kartu Prakerja, Berikut Program Khusus Ketenagakerjaan dari Pemerintah

Jumlah itu diprediksi jauh lebih kecil dari jumlah masyarakat yang tertarik mengikuti program ini.

Airlangga menyebut, setidaknya ada 1 juta masyarakat yang mengakses webiste resmi prakerja.go.id dalam seminggu terakhir.

Oleh karena itu, para pelamar nantinya akan diseleksi untuk bisa mendapatkan Kartu Prakerja.

"Tahap pertama dibuka dari sekarang sampai Kamis 16 April. Setelah itu baru dibuka gelombang selanjutnya," kata Airlangga.

Baca juga: Peserta Kartu Prakerja Akan Terima Duit Rp 3,55 Juta dan Ditransfer ke Rekening

Airlangga menyebut, para pendaftar yang mendapat Kartu Prakerja nantinya akan diberi kode unik 16 angka.

Kode tersebut dapat digunakan untuk membeli pelatihan yang telah tersedia di berbagai platform seperti Tokopedia, Ruang Guru, dan sebagainya.

"Jadi ini bukan kartu fisik tapi kartu yang bisa diakses secara online," kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Airlangga menambahkan, penerima Kartu Prakerja akan menerima manfaat sebesar Rp 3.550.000.

Baca juga: Mau Lolos Daftar Kartu Prakerja? Berikut Tahapan Tes dan Seleksinya

Dari jumlah itu, satu juta bisa digunakan untuk mengakses satu atau lebih pelatihan yang telah tersedia.

Sisanya akan diberikan usai pelatihan pertama yaitu sebanyak Rp 600.000 selama empat bulan. Lalu pasca survei evaluasi sebanyak Rp 50.000 untuk tiga kali survei.

Airlangga menambahkan, selama pandemi corona ini pelatihan hanya dilakukan secara online. Namun setelah pandemi berakhir baru bisa dilakukan secara online.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com