Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malaysia Lockdown, Pemerintah Perketat TKI yang Pulang ke Tanah Air

Kompas.com - 31/03/2020, 19:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melakukan pengetatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan kembali ke Tanah Air dari berbagai pintu. Salah satunya terhadap WNI yang bekerja sebagai tenaga kerja atau TKI di Malaysia.

Pengetatan tersebut dilakukan mengingat banyaknya TKI di Malaysia yang kembali ke Indonesia setelah negara tersebut memberlakukan lockdown akibat pandemi Covid-19.

Apabila mereka kembali, dikhawatirkan para TKI tersebut akan menambah jumlah orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19 di Indonesia.

"Sekarang dilakukan pengetatan bagi mereka warga negara kita yang kembali melalui pintu udara, darat maupun laut," ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat konferensi pers melalui video conference, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Wapres: Disiapkan Dana Bahan Pokok untuk TKI di Malaysia yang Terdampak Lockdown

Mereka yang pulang, kata Ma'ruf, diperiksa seketat mungkin.

Apabila ada yang terindikasi terpapar, mereka harus mengikuti proses isolasi selama 14 hari.

Sebagai antisipasi, pemerintah sudah menyiapkan tempat untuk isolasi mereka yang pulang baik dievakuasi maupun atas kehendak sendiri.

Lokasi isolasi tersebut antara lain disediakan seperti di Pulau Galang dan Natuna.

"Semua sudah disiapkan. Di sana sudah ada (tempat isolasi) supaya tidak ada yang membawa penularan virus corona ke daerahnya masing-masing. Protokolnya sudah ada," kata Ma'ruf.

Baca juga: 180 Kamar Rusunawa Rejosari Jadi Tempat Karantina TKI Malaysia

Sebelumnya diberitakan, Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Isdianto berharap agar sejumlah provinsi yang ada di Indonesia belum memberlakukan lockdown area.

Sebab, saat ini per hari sedikitnya ada 3.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pulang dari Malaysia dan Singapura melalui jalur Kepri.

Jika lockdown lokal diberlakukan, tentunya ribuan TKI ini akan tertahan dan akan terus menumpuk di Kepri.

“Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, per hari mencapai 3.000 orang, dan hal ini akan berlanjut terus. Sehingga, dikhawatirkan akan berdampak kurang baik bagi masyarakat Kepri itu sendiri. Bahkan saat ini masyarakat sudah resah, apalagi di tengah krisis Covid-19 ini,” kata Isdianto, Minggu (29/3/2020) malam.

Baca juga: TKI Berpotensi Menumpuk di Kepri jika Daerah Lain Lockdown Lokal, Gubernur: Pak Menteri Kami Mohon Solusi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com