Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IAKMI: Perlu Pelibatan RT dan RW untuk Jalankan Imbauan Gubernur DKI soal Wabah Covid-19

Kompas.com - 30/03/2020, 08:38 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Jakarta Baequni menilai, peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) harus ditingkatkan dalam penanganan wabah virus corona.

Menurut dia, kepemimpinan RT dan RW diperlukan agar imbauan yang dibuat pemerintah DKI Jakarta bisa terealisasi hingga ke kalangan akar rumput.

"Kami berpendapat bahwa hal ini (imbauan) memerlukan suatu sistem kepemimpinan di tingkat RW yang kuat serta didukung oleh semua elemen masyarakat untuk memastikan himbauan tersebut dapat terlaksana," kata Baequni dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Baequni juga menilai pelaksanaan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sudah dilaksanakan cukup baik.

Namun, ia melanjutkan, jika upaya pembatasan sosial sampai saat ini masih belum cukup, maka diperlukan upaya karantina wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19 secara lebih baik.

"Jika upaya pembatasan sosial berskala besar dianggap tidak efektif, maka tidak menutup kemungkinan IAKMI Jakarta mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown," ungkapnya.

Baca juga: Anies Minta Lindungi Warga yang Berisiko Tinggi Terinfeksi Covid-19

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerukan untuk melindungi dan mencegah penularan pada masyarakat yang memiliki risiko tinggi bila terpapar Covid-19.

Seruan itu dilatarbelakangi tingginya angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia.

Dalam seruannya, Anies meminta Ketua RT, RW, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kader Desa Wisma untuk mengidentifikasi dan mendata warga berisiko tinggi di lapangan RT dan RW dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

“Orang berisiko tinggi yang dimaksud adalah dia yang lanjut usia (umur di atas 60), penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit tinggi, penyakit jantung, diabetes, penyakit paru-paru, dan kanker,” ujar Anies dalam seruannya yang ditulis, Jumat (26/3/2020).

Baca juga: Anies: Tenaga Medis yang Tangani Covid-19 Khawatir Pulang ke Rumah

Anies juga meminta jajarannya menguasai dan mengenali gejala Covid-19 yang dapat diakses melalui http://corona.jakarta.go.id.

Ia juga meminta jajarannya membuat panduan terkait penanganan Covid-19, seperti bannner, poster yang bisa dilihat dan diunduh dari http://bit.ly/PublikasiCoronaDKI.

Kemudian, Anies meminta mereka mendatangi dan menjelaskan informasi mengenai gejala dan bagaimana menangani Covid-19 .

“Memastikan bahwa setiap warga yang tinggal di wilayah memahami dan melakukan langkah pencegahan penularan Covid-19,” kata Anies.

Baca juga: Ikuti Arahan Gubernur Anies, Pemilihan Wagub Ditunda hingga 6 April

Ia juga meminta jajarannya untuk melakukan pemantauan rutin pada orang berisiko tinggi yang tinggal sendiri atau tidak dengan keluarga.

Hal ini berlaku selama wabah Covid-19 masih ada di Jakarta.

Anies juga menyarankan agar kegiatan sosialisasi dan pemantauan dengan warga harus dengan kondisi yang sehat, menggunakan masker dan memastikan tangan serta pakaian yang dikenakan dalam keadaan steril.

“Jika menemukan orang dengan gejala Covid-19 di lingkungan RT RW maka segera lapor ke lurah, pusat layanan kesehatan setempat atau hubungi nomor telepon 112 atau WhatsApp 081388376955,” tutur Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com