Cerita Seputar Pulang Kampung di Tengah Wabah Corona, Dicegat Bupati hingga Mudik Gratis Batal

KOMPAS.com - Untuk menekan penyebaran virus Covid-19 atau corona, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah membatalkan program mudik gratis Angkutan Lebaran 2020.

Akibatnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membatalkan 1.068 moda bus yang rencananya disediakan untuk mengangkut pemudik dari ibukota Jakarta ke Jateng. 

"Mudik gratis akan ditiadakan. Ada 1.068 bus yang mengangkut perantau dibatalkan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar corona tidak semakin meluas ke kabupaten/kota di Jateng," kata Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Satriyo Hidayat, melalui sambungan telepon, Sabtu (28/3/2020).

Baca juga: Gelombang Pemudik di Tengah Wabah Corona, Ini Sikap Para Kepala Daerah

Namun demikian, menurut Satriyo, pihaknya telah memantau para pemudik sudah tiba di wilayah Jawa Tengah. Para pemudik itu wajib menjalani tes kesehatan.

"Seperti di Jepara ada rombongan 80 bus yang mengangkut perantau dari Jakarta. Begitu sampai di terminal Welahan dan Mayong, petugas langsung memeriksa penumpang sesuai protokol kesehatan. Mereka cek suhu tubuh penumpang satu persatu untuk memastikan tak ada yang terjangkit corona," jelasnya.

Dicegat Bupati Sumenep

KOMPAS.COM/TAUFIQURRAHMAN Para perantau dari berbagai daerah diperiksa kesehatan dan identitasnya di pintu perbatasan masuk Kabupaten Sumenep. Sudah ratusan perantau masuk ke Kabupaten Sumenep.

Untuk mencegah penyebaran virus corona, Bupati Sumenep A. Busyro Karim, bersama anggota Polres Sumenep dan Kodim 0827 Sumenep, melakukan pengecekan kendaraan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumenep dan Pamekasan di Desa Kaduara Timur, Kecamatan Pragaan.

"Kami ingin memastikan dan mempertahankan peta hijau Covid-19 di Kabupaten Sumenep. Sehingga kami gerilya secara ketat agar semua yang masuk ke Sumenep betul-betul tidak membawa virus corona," ujar Busyro, Jumat (27/3/202) malam.

Saat itu, menurut Bupati Sumenep, para penumpang yang dicek sebagian besar adalah para perantau.

Busyro menambahkan, pencegahan itu akan lebih efektif jika setiap penumpang yang masuk di terminal dan di perbatasan daerah, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Jumlah ODP di Sukabumi bertambah 

KOMPAS.COM/BUDIYANTO Bupati Sukabumi Marwan Hamami (tengah) saat konferensi pers di Pendopo Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (24/3/2020).

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi, Harun Al-Rasyid, mengatakan, jumlah ODP dan PDP melonjak seiring dengan banyaknya warga pendatang atau warga yang pulang kampung atau mudik ( pemudik).

"Sebagian besar iya (pemudik)," kata Harun dalam keterangan tertulis dalam pesan WhatsApp yang diterima Kompas.com Sabtu petang.

Harun pun segera meminta para petugas kesehatan untuk melakukan pemantauan secara ketat kondisi kesehatan para pendatang tersebut.

Dirinya juga meminta warga berstatus ODP untuk mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari.

"Bila mereka memiliki gejala (Covid-19) setelah 14 hari maka mereka akan dirawat seperti pasien lain yang ditetapkan PDP," ujar Harun yang juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi.