Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Butuh 1.500 Dokter dan 2.500 Perawat untuk Tangani Covid-19

Kompas.com - 26/03/2020, 18:18 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuka pendaftaran relawan untuk membantu pemerintah menangani penyebaran wabah virus corona.

Pasalnya, pemerintah membutuhkan sekitar 1.500 dokter dan 2.500 perawat untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19.

Baca juga: Pangdam Jaya: Skenario Terburuk, Pasien Positif Corona di Jakarta Mencapai 8.000 Kasus

Selain itu juga dibutuhkan petugas pranata laboratorium, administrasi rumah sakit, dan sopir ambulans.

"Saat ini, Indonesia membutuhkan sekitar 1.500 dokter, terutama dokter spesialis paru, anestesi, dan dokter umum. Pranata lab, sekitar 2.500 perawat, dan juga bagian dari administrasi rumah sakit hingga sopir ambulans," ujar Koordinator Relawan Gugus Tugas Covid 19 Andre Rahadian saat memberikan keterangan pers di gedung BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: UPDATE: Tambah 103 Pasien, Total Ada 893 Kasus Covid-19 di Indonesia

Andre mengatakan, mahasiswa tingkat akhir yang belajar di bidang ilmu terkait juga dapat ikut menjadi relawan penanganan Covid-19.

Para mahasiswa akan fokus bertugas dalam fungsi pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Teman-teman mahasiswa tingkat akhir di lapis kedua sebagai bagian dari pencegahan. Teman-teman mahasiswa akan membantu konsultasi medis atau psikologis, yang dilakukan melakukan platform online," kata Andre.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 20, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Ada 78 Orang

Pendaftaran relawan dapat diakses melalui situs http://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/

Andre mengatakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi.

"Semua kami terima dan kami panggil untuk persiapan menghadapi pandemi ini. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bekerja sama dengan banyak LSM, perguruan tinggi," ujarnya.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com