Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seluruh Pihak Diminta Mendukung Upaya Hadapi Covid-19

Kompas.com - 23/03/2020, 10:49 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh pihak diharapkan dapat saling mendukung dan bergotong royong dalam menghadapi wabah Covid-19 yang kini tengah menjangkit Indonesia.

Pemerintah telah menegaskan tidak akan menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk menghadapi penyakit yang telah menjadi pandemi global ini.

Namun, di lain pihak pemerintah menerapkan kebijakan social distancing sebagai upaya mengendalikan laju pertumbuhan pasien positif akibat penyakit ini.

"Semua pihak harus taat kepada keputusan pimpinan tertinggi supaya masyarakat tidak menjadi bingung. Permintaan kami, pemerintah bersikap lebih tegas untuk menyelamatkan kehidupan seluruh warga bangsa," kata Ketua Forum Pemimpin Redaksi Indonesia Kemal Gani dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap di Rumah hingga Akhir Maret 2020

Ia menambahkan, kebijakan social distancing seharusnya juga diperkuat dengan peraturan pemerintah yang mengikat dan berkekuatan hukum.

Bahkan, jika dimungkinkan, para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk terus meminta masyarakat saling membantu, tidak saling menyalahkan dan melecehkan.

Lebih jauh, Kemal menilai, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberlakuan karantina untuk daerah tertentu yang telah memiliki penyebaran Covid-19 tinggi.

Namun demikian, pemberlakuan ini harus didasarkan pada data akurat.

"Untuk itu, pemerintah juga melengkapi aturan karantina dengan dukungan logistik dan dukungan lain yang cukup dan memberikan bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu," kata dia.

Baca juga: Istana Ingatkan Lockdown Kewenangan Pemerintah Pusat

Di lain pihak, ia meminta pemerintah segera melaksanakan rapid test secara masif dengan prosedur dan penjelasan yang mudah dan gamblang. Terutama di daerah yang memang telah terbukti ada penyebaran.

Pemerintah, menurut dia dia, juga perlu menjamin dan melindungai keselamatan semua tenaga dokter, perawat dan tenaga medis lainnya dengan menyediakan alat pelindung diri yang memenuhi standar.

"Pemerintah juga terus mengawal percepatan penyelesaian sejumlah rumah sakit darurat, baik di pusat maupun di daerah dengan peralatan yang memenuhi standar, begitu pula dengan kelengkapan tenaga dokter dan perawat," ujarnya.

Di lain pihak, ia juga berharap agar pemerintah dapat menutup kedatangan wisatawan asing selama dua pekan ke depan sebagai upaya mengurangi jumlah kasus baru.

"Terakhir, meminta kepada semua wartawan dan media massa agar mengedepankan keselamatan publik dan persatuan nasional dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan," tutur Kemal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com