Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seluruh Anggota DPR dan Keluarganya Akan Lakukan Tes Covid-19

Kompas.com - 21/03/2020, 09:12 WIB
Tsarina Maharani,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh anggota DPR RI beserta anggota keluarganya akan menjalani tes virus corona yang menyebabkan Covid-19.

Tes virus corona bagi anggota dewan dan keluarganya itu merupakan bagian dari fasilitas kesehatan yang mereka dapatkan dari Asuransi Jasindo.

"Seluruh Anggota DPR RI dan keluarga, yang mendapatkan Asuransi Jasindo, akan menjalani tes Covid-19 yg akan di lakukan di (kompleks DPR) Kalibata dan Ulujami," demikian bunyi salah satu poin simpulan rapat badan musyawarah DPR, dikonfirmasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sabtu (21/3/2020).

Baca juga: Viral Video Anggota DPRD Blora Marah Saat Tes Kesehatan Antisipasi Corona, Minta Bupati Juga Diperiksa

Jika ditemukan ada anggota DPR atau keluarga yang positif Covid-19, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Daftar rumah sakit rujukan sedang disusun Kesekjenan DPR.

"Bagi anggota DPR atau keluarganya yang terinfeksi Covid-19 akan segera dirujuk ke rumah sakit, yang dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Kesekjenan DPR RI," bunyi simpulan selanjutnya.

Selain itu, komisi yang terkait dengan kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diminta proaktif membantu pemerintah, meski saat ini masa reses DPR diperpanjang hingga 29 Maret 2020.

Baca juga: Covid-19 Mewabah, DPR Perpanjang Masa Reses hingga 29 Maret

"Komisi-komisi terkait dengan Gugus Tugas Covid-19 diharapkan proaktif membantu dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19," tertulis dalam simpulan rapat.

Dikonfirmasi terpisah, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa jadwal tes Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya sedang disusun.

Ia memperkirakan pelaksanaan tes dilakukan pekan depan.

"Diperkirakan di pertengahan pekan depan," kata Indra.

Baca juga: Jalani Rapid Test Virus Corona, Warga Jakarta Selatan Jalani Pemeriksaan Darah

Akibat wabah virus corona, DPR memutuskan memperpanjang masa reses hingga 29 Maret 2020. Sedianya masa persidangan DPR dibuka pada Senin (23/3/2020).

"Hasil rapat menyepakati untuk perpanjangan masa Reses dan menunda pembukaan sidang DPR RI sampai tanggal 29 Maret 2020, sebab sedianya reses berakhir 20 Maret 2020 seharusnya tanggal 23 Maret dimulainya masa sidang III. Keputusan ini dengan memperhatikan perkembangan dan situasi dan perkembangan virus corona," kata Puan melalui live streaming TVRI, Jumat (20/3/2020).

Puan mengatakan, terkait penanganan virus corona DPR mendukung langkah pemerintah. Ia juga menyarankan, agar tes virus corona diberikan gratis kepada masyarakat.

"Memberikan rasa tenang dan aman, kami menekankan penanganan dipercepat dan memperbanyak untuk tes. Bahkan perlu dicari solusinya agar tes virus corona diberikan secara gratis kepada masyarakat begitu juga dengan masker dan hand sanitizer," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com