Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Gerak Cepat Lawan Corona

Kompas.com - 16/03/2020, 10:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BAK cendawan di musim hujan. Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang yang positif terjangkit virus Corona pada Senin (2/3/2020) lalu, jumlah pasien yang terjangkit virus ini terus bertambah.

Hingga Minggu (15/3/2020), jumlah pasien yang positif terjangkit virus Corona di Indonesia sudah mencapai 117 kasus.

Tak dapat dipungkiri, kondisi ini membuat publik semakin jeri dengan virus ini.
Apalagi, salah satu pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus Corona adalah Budi Karya Sumadi, salah satu menteri di Kabinet Jokowi.

Menteri Perhubungan dua periode ini dinyatakan terjangkit virus Corona dengan nomor identitas Pasien 76.

Informasi ini membuat masyarakat makin was was. Pasalnya, jika pejabat setingkat menteri saja bisa kena, bagaimana dengan warga biasa.

Ramai -ramai liburkan sekolah

Seiring meningkatnya jumlah pasien yang terjangkit virus Corona serta sebarannya yang makin meluas, sejumlah pemerintah daerah berinisiatif meliburkan sekolah.

DKI Jakarta misalnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan meliburkan seluruh sekolah di Ibu Kota selama dua pekan ke depan, terhitung sejak Senin (16/3/2020).

Anies meminta kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui metode jarak jauh atau di rumah. Tak hanya itu, Anies juga menutup destinasi wisata yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Kebijakan itu dilakukan guna mencegah penyebaran virus Corona di Jakarta.

Langkah DKI Jakarta meliburkan sekolah diikuti sejumlah Pemerintah Daerah. Sebut saja Pemkot Depok, Pemkot Bogor, Pemkot Bekasi, Solo dan sejumlah wilayah lain.

Tak hanya meliburkan sekolah, sejumlah kepala daerah juga menerbitkan edaran yang meminta jajaran di bawahnya mengurangi aktivitas di kerumunan dan membatalkan perjalanan dinas.

Alasan mereka sama, berikhtiar mencegah menyebarnya virus Corona yang semakin menggila.

Lamban dan tak transparan

Sejumlah kalangan mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani virus asal Wuhan, China ini.

Selain itu, pemerintah juga dianggap menganut premis yang sama sekali keliru. Alih-alih mengantisipasi secara serius ancaman virus ini, pemerintah melalui pernyataan para pejabat dan elitenya terkesan meremehkan seakan-akan Indonesia imun terhadap serangan virus ini.

Hal ini membuat pemerintah terlihat gagap dan kelimpungan saat virus ini benar-benar datang dan menyerang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com