Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hubungi Jokowi, SBY Minta Pemerintah Tak Boleh Lengah Hadapi Corona

Kompas.com - 15/03/2020, 11:59 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku telah menghubungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta pemerintah agar tidak lengah menghadapi ancaman virus corona.

"Saya pribadi sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden Jokowi," ujar SBY dalam pidatonya di Kongres V Partai Demokrat 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (14/3/2020).

"Kita tidak boleh lengah dan lalai dalam melawan ancaman corona ini," sambung dia.

Baca juga: AHY Daftar Caketum Demokrat, Aklamasi Terbuka Lebar

Dia mengatakan Indonesia harus serius, sigap, dan melakukan langkah-langkah yang nyata.

SBY mengatakan, pemerintah maupun masyarakat juga harus bersinergi dan bekerja sama. Menurut dia, sinergitas itulah yang diharapkan masyarakat.

Di sisi lain, SBY mengungkapkan para kader Demokrat dari seluruh Indonesia sudah bersiap untuk menghadiri kongres.

Mereka ingin datang ke Jakarta untuk me nyemarakkan dan menyukseskan kongres tersebut.

Namun demikian, perkembangan situasi nasional bahkan internasional akibat penyebaran virus corona tidak memungkinkan seluruh kader Demokrat dapat hadir.

Menurutnya, saat ini sedang terjadi wabah virus korona di seluruh dunia. Bersamaan dengan itu, perekonomian global juga tengah mengalami guncangan.

"Negara kita, Indonesiapun tidak kebal dan mulai merasakan dampaknya. Karenanya, dengan menjunjung tinggi semangat tenggang rasa dan juga empati, kongres ini kita selenggarakan secara sederhana. Durasi waktu kongres juga kita persingkat," ungkap SBY.

Baca juga: Ada Ancaman Virus Corona, SBY Diminta Ubah Jadwal Kongres V Partai Demokrat

"Protokol keamanan corona yang ketat juga kita berlakukan. Panitia harus memproteksi semua peserta kongres, agar terjaga keselamatannya," sambung dia.

Diketahui, tidak seperti gelaran kongres-kongres sebelumnya, di tahun ini, Partai Demokrat hanya memakai satu hari saja untuk melaksanakan forum lima tahunan itu.

Kongres V Partai Demokrat juga menjadi momen pidato politik terakhir SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com