Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Pemerintah soal 620 Spesimen yang Diperiksa Terkait Corona

Kompas.com - 08/03/2020, 14:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah memeriksa 620 spesimen di Indonesia terkait penanganan virus corona dan penyakit Covid-19.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (8/3/2020).

Sebanyak 327 spesimen berasal dari 63 rumah sakit yang tersebar di 25 provinisi.

Sisanya, sebanyak 293 merupakan spesimen yang berasal dari ABK World Dream dan Diamond Princess beserta tim medis yang mendampingi mereka.

"Spesimen yang dikirim dr rumah sakit ada 327 dari 63 rumah sakit di 25 provinsi. Kemudian dari 327 ini kita tahu ada 4 confirm positif. Kemudian ada 23 masih suspect," kata Yuri.

Baca juga: Penanganan Virus Corona, 620 Spesimen dari 25 Provinsi Diperiksa

Ia mengatakan para suspect akan diperika hingga delapan kali.

Ketika pemeriksaan kedelapan berturut-turut hasilnya dinyatakan negatif, maka mereka dinyatakan sehat.

Dengan demikian, hingga delapan kali pemeriksaan mereka harus terus berada di rumah sakit untuk diperiksa.

"Mudah-mudahan di delapan negatif. Tapi banyak rumah sakit di luar pemeriksaan keenam kedelapan jadi positif. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap negatif dan boleh pulang karena gejala klinis masih ada. Oleh karena itu 23 masih ditahan di rumah sakit untuk observasi lebih lanjut," kata dia.

Baca juga: Cegah Wabah Corona, Pelancong dari 4 Negara Ini Dilarang Masuk Indonesia

Seperti diketahui, hingga Sabtu (7/3/2020), ada empat orang pasien tertular virus corona. Keempat orang ini masing-masing disebut sebagai pasien kasus 1, pasien kasus 2, pasien kasus 3 dan pasien kasus 4.

Empat pasien tersebut masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com